Jakarta–Akses keuangan inklusif sulit terserap oleh masyarakat Indonesia. Padahal, inklusi keuangan bantu pertumbuhan ekonomi. Umumnya masyarakat yang berada di pelosok daerah sulit terserat akses keuangan inklusif. Hal itu lantaran lemahnya literasi keuangan akibat akses keuangan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat yang bekerja di sektor formal.
Mantan Menteri Keuangan, Chatib Basri memandang, untuk menyerap tenaga kerja masuk ke sektor formal, pertumbuhan Indonesia harus mencapai angka 6%. Sebab, menurutnya, setiap pertumbuhan 1% Indonesia dapat menyerap sekitar 300 ribu sampai 400 ribu angkatan kerja. Padahal, di setiap tahunnya terdapat 2 juta angkatan kerja.
“Harusnya pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 6% agar tenaga kerja tidak masuk ke sektor-sektor informal,” kata Chatib di Jakarta, Kamis, 10 November 2016.
Chatib merincikan, masyarakat yang bekerja di sektor formal ada sekitar 36%, sementara sebanyak 64% termasuk wirausaha berada si sektor informal.
“Sektor informal harus diberi akses juga, tidak bisa diberikan oleh sektor perbankan formal. Ada sekitar 80% penduduk kita yang unbanked,” tuturnya.
(Baca juga : Lewat Laku Pandai, OJK Bidik Inklusi Keuangan 75% di 2019)
Menurutnya, Inklusi Keuangan bantu pertumbuhan ekonomi, bahkan menjadi penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dalam mencapai angka pertumbuhan 6%. Pihak Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan nasional harus berkerja lebih keras untuk mewujudkan masyarakat yang melek literasi keuangan.
“Yang harus dilakukan dalam jangka pendek ketika pertumbuhan belum sampai 6%, di sinilah peran inklusi keuangan menjadi penting,” tuturnya. (*) Dwitya Putra
Editor: Paulus Yoga
