Jakarta – Di akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI, pemerintahan Jokowi memang meninggalkan berbagai proyek infrastruktur prestisius mulai dari jalan tol trans Jawa dan Sumatera, bandara internasional Kertajati hingga teranyar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Namun, Jokowi juga meninggalkan legacy alias ‘warisan’ utang dengan nilai fantastis kepada presiden terpilih pada kontestasi Pilpres 2024. Artinya, baik Prabowo, Ganjar atau Anies harus sudah siap menanggung warisan utang yang nilainya nyaris menyentuh Rp8.000 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat, posisi utang pemerintah Indonesia per 31 Oktober 2023 tembus senilai Rp7.950,52 triliun, atau nyaris menyentuh Rp8.000 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp58,6 triliun dari periode September 2023 yang tercatat sebesar Rp7.891,61 triliun.
Baca juga: Tarik Utang Baru Rp203,6 T, Sri Mulyani: Jauh Lebih Kecil dari Tahun Lalu
Dikutip dari buku APBN KiTa edisi November 2023, Jumat (1/12), rasio utang pada Oktober 2023 mencapai 37,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski nilainya mengalami kenaikan, namun rasio utang per Oktober 2023 lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 37,95 terhadap PDB.
Menurut Kemenkeu, rasio tersebut masih dalam posisi aman atau jauh dari batas atas yang ditetapkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Dalam rinciannya, utang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.048,9 triliun mencakup domestik Rp5.677,5 triliun dan valuta asing (valas) Rp1.371,35 triliun.
Selain SBN, utang pemerintah lainnya bersumber dari pinjaman Rp901,6 triliun dengan porsi terbesar dari luar negeri Rp872 triliun dan sisanya pinjaman dalam negeri Rp29,52 triliun.
Baca juga: Utang Luar Negeri RI Turun di Triwulan III 2023 Masih Sisa Rp6.100 Triliun
Utang Pemerintahan Jokowi Tahun ke Tahun
Jika dirunut ke belakang, di akhir tahun 2014 atau masa peralihan dari pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan Jokowi, jumlah utang indonesia tercatat sebesar Rp2.608.78 triliun, atau dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 24,7 persen.
Jika menilik trennya, utang Indonesia di pemerintahan Jokowi mengalami kenaikan baik di periode kepemimpinan pertama dan periode kedua hingga di masa akhir jabatannya.
Berikut catatan utang pemerintah sepanjang tahun 2014-2022 berdasarkan data DJJRP Kemenkeu seperti yang sudah Infobanknews beritakan pada 21 Juli 2023.
- Utang pemerintah tahun 2014: Rp2.608,78 triliun (rasio PDB 24,75 persen)
- Utang pemerintah tahun 2015: Rp 3.165,13 triliun (rasio PDB 26,84 persen)
- Utang pemerintah tahun 2016: Rp 3.706,52 triliun (rasio PDB 26,99 persen)
- Utang pemerintah tahun 2017: Rp 3.938,70 triliun (rasio PDB 29,22 persen)
- Utang pemerintah tahun 2018: Rp 4.418,30 triliun (rasio PDB 29,98 persen)
- Utang pemerintah tahun 2019: Rp 4.779,28 triliun (rasio PDB 29,80 persen)
- Utang pemerintah tahun 2020: Rp 6.074,56 triliun (rasio PDB 38,68 persen)
- Utang pemerintah tahun 2021: Rp 6.908,87 triliun (rasio PDB 41 persen)
- Utang pemerintah tahun 2022: Rp 7.554,25 triliun (rasio PDB 38,65 persen)
- Utang pemerintah Tahun 2023: Rp7.950,52 triliun (rasio PDB 38,68 persen)
Baca juga: Susut 58,6 Persen, Pembiayaan Utang RI per September 2023 Capai Rp198,9 T
Kritikan Keras Prestasi Jokowi
Menariknya, dalam sebuah video di media sosial Tiktok yang diposting akun @Cuitanoposision, yang dikutip Infobanknews, Jumat (1/12), Pengamat Politik Rocky Gerung secara terang-terang menyebut Presiden Jokowi tidak memiliki prestasi apapun.
“Kalau ditanya, apa prestasi Pak Jokowi? Enggak ada. Tunjukkan saja,” kata Rocky Gerung yang diketahui tengah mengisi ceramah di Pondok Pesantren Al Ishlah Bondowoso, Rabu lalu (11/1).
Ia mencontohkan, soal pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi, misalnya saja pembangunan jalan tol yang diklaim sudah terbangun lebih dari 1.700 km di era Jokowi.
Jika ditelaah lebih dalam, pembangunan jalan tol justru memberatkan masyarakat karena dibangun menggunakan utang.
“Jalan tol itu, kalau saya bisa berutang, saya sendirian bisa bikin jalan tol dengan suruh saya kumpul sepuluh arsitek, gampang aja kan. Lain kalau Pak Jokowi bilang saya buat jalan tol sesuai dengan janji saya yaitu tidak berutang. Ini jalan tol pakai utang, siapapun bisa. Dan utang itu kemudian dibebankan pada rakyat,” bebernya.
Sebaliknya, imbas dari utang tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani lantas mengeluarkan kebijakan menyengsarakan rakyat demi menutup utang. Termasuk dengan menaikkan pajak rakyat.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap 60 Negara Sedang Krisis Utang, RI Termasuk?
“Setiap hari, Sri Mulyani cari cara untuk majakin rakyat. Macam-macam dipajakin sekarang, demi membayar utang itu. Tetapi pendukung rezim tepuk tangan. Hanya di era jokowi jalan tol jadi panjang’. ‘Iya, tetapi jalan pikiran jadi pendek’,” pungkasnya.
Jadi, sudah siapkah sang presiden terpilih pada Pilpres 2024 menanggung dan membayar utang yang diwariskan oleh pemerintahan Jokowi?
Atau justru, Prabowo, Anies atau Ganjar yang terpilih nantinya akan semakin membuat utang Indonesia membengkak? (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
