Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Ma’ruf Amin, menyampaikan sejumlah pesan untuk keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang akan dilantik menjadi Presiden RI pada Oktober 2024 mendatang.
Wapres mengungkapkan, pemerintah Indonesia ke depan harus terus memastikan dan mengawal keberlanjutan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan pengintegrasian ekonomi dan keuangan syariah dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai program utama pada transformasi ekonomi berbasis produktivitas.
“Saya harap hal ini menjadi landasan kuat bagi keberlanjutan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang akan datang,” ungkapnya, dalam webinar yang diselenggarakan INDEF bertajuk “The Sharia Economy and Finance: Policies for the Prabowo’s Government”, Selasa, 3 September 2024.
Baca juga: Prabowo Harus Mengubah Haluan Kebijakan Ekonomi KW2 Rezim Jokowi
Wapres menambahkan, masa depan ekonomi dan keuangan syariah dalam memperbesar kapasitas ekonomi nasional sangat menjanjikan pada tahun 2030. Di antaranya, kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB nasional diperkirakan akan mencapai USD10 miliar atau setara dengan satu setengah persen PDB nasional.
Selain itu, ekonomi syariah di masa mendatang akan melaju kencang sejalan dengan perkembangan digitalisasi dan selaras dengan konsep ekonomi hijau yang mengutamakan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.
Kendati begitu, meskipun Indonesia memiliki visi besar untuk menjadi pemain utama ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global, namun visi itu nantinya juga akan diikuti berbagai tantangan.
“Masih rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah menjadi pekerjaan rumah bersama. Potensi (ekonomi syariah) sangat besar tapi realisasinya belum seperti potensi yang Indonesia miliki,” tambahnya.
Selain itu, Indonesia masih menghadapi belum memadainya kerangka regulasi, minimnya insentif bagi pelaku industri halal dan kewirausahaan syariah hingga masih belum optimalnya sinergi dan integrasi industri halal, keuangan syariah dan dana sosial syariah.
“Dana sosial syariah sangat besar potensinya. Zakat itu sekitar Rp270 triliun per tahun, sedangkan wakaf sekitar Rp180 triliun. Tata Kelola dan penyaluran dana sosial syariah juga perlu ditingkatkan demi mendorong upaya pengentasan kemiskinan,” ungkapnya.
Baca juga: OJK Catat Total Aset Industri Keuangan Syariah RI Tembus Rp2.756 Triliun
Di sisi lain, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dunia, naik dari sebelumnya posisi 10. Wapres mengatakan kinerja positif ekonomi dan keuangan syariah didorong oleh pertumbuhan sektor unggulan rantai nilai halal yang sebesar 3,93 persen, bahkan sektor ini pun mampu menopang hampir 23 persen dari ekonomi nasional.
Selain itu, perkembangan keuangan syariah juga ditandai dengan meningkatnya aset dan diversifikasi lembaga keuangan syariah. Aset pasar modal syariah pun mencapai hampir 20 persen dari total aset pasar modal nasional. Wapres berharap pencapaian ini dapat ditingkatkan kedepan. (*) Ayu Utami
