Nusa Dua – Untuk mempercepat proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia, maka dibutuhkan pembiayaan jangka panjang. Kondisi ini sejalan dengan langkah pemerintahan dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang juga tentunya membutuhkan pendanaan yang besar.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri Asian Development Bank (ADB) Global Infrastructure Forum, dalam rangkaian Pertemuan International Monetary Fund dan World Bank (IMF-WB) 2018 di Nusa Dua, Bali, Sabtu, 13 Oktober 2018.
“Soal infrastruktur ini tidak pernah berhenti karena kemajuan penduduk, karena ingin efisien. Karenanya harus digalang suatu pembiayaan jangka panjang,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi dua area yakni proyek-proyek yang dibangun untuk tujuan komersial dan proyek yang dibangun bukan untuk mendatangkan keuntungan. Proyek yang dibangun untuk meraup untung, seperti jalan tol, dan proyek telekomunikasi, bisa dibiayai oleh swasta.
Sedangkan proyek yang bersifat publik, seperti jalan raya, bendungan, dan pelabuhan di luar Jawa, mau tak mau harus dibiayai pemerintah. “Bisa juga dengan bantuan jangka panjang. Baru selesai persoalannya,” ucapnya.
Dalam pertemuan dengan ADB ini, kata JK, tidak ada kesepakatan apapun. Dirinya hanya menyampaikan pandangan pemerintah Indonesia bahwa untuk pembangunan infrastruktur dibutuhkan pihak lain dalam menyalurkan pembiayaan, lantaran pemerintah tidak bisa mendanai semuanya sendirian. (*)
