Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono optimis perekonomian Indonesia akan tetap kuat dalam menghadapi tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ditunjukan dengan kinerja fisak yang cukup baik.
Thomas mengakui pengenaan tarif resiprokal AS meningkatkan risiko ketidakpastian pasar dan perekonomian global. Dia menjelaskan, pergeseran dari kerangka kerja sama yang semula multilateral berubah menjadi bilateral yang sulit diprediksi.
“Karena perbedaan geopolitik ekonomi berpotensi mengurangi output ekonomi global (perlambatan ekonomi global),” kata Thomas dalam HSBC Summit 2025, Selasa, 22 April 2025.
Baca juga: Kritik Trump ke Powell Meningkat, The Fed Diingatkan Tetap Netral
Meski demikian, Thomas memaparkan, kondisi fiskal Indonesia masih cukup baik. Kinerja APBN hingga 31 Maret 2025 telah mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp620 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN. Sementara, defisit anggaran 0,43 persen dari PDB.
“Kinerja ini menunjukkan perencanaan keuangan yang cermat dan pelaksanaan anggaran yang responsif dalam menghadapi dinamika perekonomian. Pemerintah telah dengan cepat beradaptasi dengan tantangan global,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mencapai 5,03 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan sektor manufaktur yang tumbuh positif. Inflasi juga terkendali di level 1,03 persen yoy pada Maret 2025, dan surplus perdagangan Indonesia telah bertahan selama 59 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
“Di tengah ketidakpastian global, Indonesia menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif sehat dengan tingkat pertumbuhan 5,03 persen pada tahun 2024,” pungkas Thomas.
Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan melanjutkan reformasi struktural. Menurut Thomas, APBN 2025 akan difokuskan pada peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja, dan program-program prioritas seperti program makanan bergizi gratis dan koperasi desa.
Baca juga: Pagi Trump, Sore Oncoms Ketika Demokrasi Difermentasi
“Dalam jangka pendek, kebijakan fiskal akan difokuskan pada upaya mempertahankan momentum program prioritas pemerintah seperti program makanan bergizi gratis dan koperasi desa,” imbuhnya.
Pemerintah juga memprioritaskan pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, dan air, serta hilirisasi komoditas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
“Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Terutama di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” tambahnya. (*)
Editor: Galih Pratama
