Wamenkeu Tekankan Pentingnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Jakarta – Di tengah gejolak perekonomian global yang tengah terjadi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangatlah penting dalam mendorong sentimen positif perekonomian nasional. Kepercayaan masyarakat ini akan memberikan kekuatan tersendiri bagi perekonomian dalam menghadapi kondisi global.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo saat memberikan sambutan di Infobank Multifinance Awards, di Jakarta, Kamis, 6 September 2018 mengatakan, bahwa dalam mengelola pembangunan ekonomi nasional, ada tiga pilar yang harus diterapkan. Pertama adalah kebijakan fiskal, kedua kebijakan moneter dan terakhir stabilitas keuangan.

“Ada tiga pilar dalam pengelolaan pembangunan ekonomi. Kuncinya satu yaitu trust (kepercayaan). Jadi kita betul-betul harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah,” ujarnya.

Dia menjelaskan, kebijakan fiskal sendiri merupakan wewenang Kementerian Keuangan yakni untuk mengelola keuangan negara, fiskal negara hingga memberikan stimulus fiskal. Oleh sebab itu, kata dia, dalam mengelola kebijakan fiskal ini harus hati-hati. Menurutnya, jika kebijakan fiskal dan moneter dipadukan akan memberikan kestabilan ekonomi.

Baca juga: OJK Pastikan Industri Perusahaan Pembiayaan Masih Sehat

“Kebijakan ini harus betul-betul bisa memberikan angin segar. Kemudian pilar ketiga adalah pasa‎r keuangan stablitas sistem keuangan, bagaimana kita bisa peneterasi di pasar,” ucap Mardiasmo.

Sementara berdasarkan survei yang dilakukan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menempatkan Indonesia pada peringkat pertama kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peringkat itu diperoleh dibawah pemerintahan Jokowi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini mencapai 80 persen di 2017, naik 28 persen dibanding 2007 silam yang hanya 52 persen.

Angka tersebut merupakan angka yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang tergabung dalam OECD, seperti Amerika Serikat (AS) yang hanya 30 persen, Inggris 31 persen, Jerman 55 persen, Perancis 28 persen, maupun negara-negara berkembang non OECD seperti India 73 persen, Brasil 26 persen, dan Afrika Selatan 48 persen. (*)