“Kalau tanpa uang muka, akadnya belum keluar itu rasanya kok tidak plong ya. Bagaimana pun masyarakat perlu ada kontribusi, tidak nol persen juga. Tetapi, semakin kecil (DP yang dikenakan), semakin daya beli masyarakat bisa tercapai,” ucapnya.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Melalui program pembangunan satu juta rumah, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan akses rumah yang terjangkau, sehingga bisa menopang kehidupannya ke depan.
Baca juga: BI Kritik Wacana KPR Tanpa DP
“70 tahun merdeka, 70 persen masyarakat belum menikmati kue pembangunan. Maka, supaya mereka bisa mendapatkan perlindungan bentuk rumah bisa layak dihuni, disesuaikan dengan kemampuan,” tukas Mardiasmo.
Presiden Jokowi belum lama ini telah meresmikan pembangunan hunian vertikal murah bagi para buruh dan pekerja di Cikarang Bekasi dan Ciputat, Tangerang Selatan. Buruh yang ingin mendapatkan rumah tersebut, cukup dengan membayar uang muka 1 persen atau sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan dengan bunga fixed 5 persen selama 20 tahun. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut judi online menjadi permasalahan serius… Read More
Jakarta – Maskapai penerbangan asal Amerika Seriktat (AS), Spirit Airlines, mengumumkan pengajuan perlindungan kebangkrutan setelah… Read More
Jakarta - Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengungkapkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berisiko memicu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja… Read More
Jakarta – Kinerja fungsi intermediasi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara (Bank Sumut) tumbuh positif… Read More
Jakarat - PT Bank Neo Commerce Tbk atau BNC konsisten bersinergi dengan para pelaku ekonomi… Read More
Jakarta - Bank Indonesia (BI) dinilai perlu untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan atau BI… Read More