“Kalau tanpa uang muka, akadnya belum keluar itu rasanya kok tidak plong ya. Bagaimana pun masyarakat perlu ada kontribusi, tidak nol persen juga. Tetapi, semakin kecil (DP yang dikenakan), semakin daya beli masyarakat bisa tercapai,” ucapnya.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah terus berupaya melakukan berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan perumahan. Melalui program pembangunan satu juta rumah, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan akses rumah yang terjangkau, sehingga bisa menopang kehidupannya ke depan.
Baca juga: BI Kritik Wacana KPR Tanpa DP
“70 tahun merdeka, 70 persen masyarakat belum menikmati kue pembangunan. Maka, supaya mereka bisa mendapatkan perlindungan bentuk rumah bisa layak dihuni, disesuaikan dengan kemampuan,” tukas Mardiasmo.
Presiden Jokowi belum lama ini telah meresmikan pembangunan hunian vertikal murah bagi para buruh dan pekerja di Cikarang Bekasi dan Ciputat, Tangerang Selatan. Buruh yang ingin mendapatkan rumah tersebut, cukup dengan membayar uang muka 1 persen atau sekitar Rp1,12 juta dan cicilan sekitar Rp800.000 per bulan dengan bunga fixed 5 persen selama 20 tahun. (*)
Editor: Paulus Yoga
Page: 1 2
Poin Penting OJK dorong universal banking sebagai strategi memperdalam pasar keuangan dan memperluas peran bank… Read More
Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif kepada seorang pegiat media sosial pasar… Read More
Poin Penting Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mencatat premi asuransi umum 2025 hanya naik 4,8% menjadi… Read More
Poin Penting Klaim dibayar asuransi umum 2025 naik 4,1 persen menjadi Rp48,96 miliar; lonjakan tertinggi… Read More
Poin Penting Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap perdamaian berkelanjutan di Palestina dengan solusi… Read More
Poin Penting IHSG ditutup turun 0,03 persen ke 8.271,76. Sebanyak 381 saham terkoreksi, 267 menguat,… Read More