Wacana ‘Tukar Guling’ Jabatan Juda dan Keponakan Prabowo Dinilai Ancam Independensi BI

Poin Penting

• CELIOS menilai wacana tukar guling pejabat BI-Kemenkeu berisiko melemahkan citra independensi Bank Indonesia pascareformasi.
• Masuknya Wamenkeu Thomas Djiwandono ke BI dinilai sebagai intervensi fiskal, yang berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan menekan rupiah.
• Pemerintah menegaskan BI tetap independen, sementara BI mengonfirmasi pengunduran diri Juda Agung dan mengajukan tiga calon pengganti ke DPR.

Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai masuknya nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) berpotensi memperuruk citra independensi bank sentral.

Bhima menyebut rencana penunjukan Thomas untuk menggantikan Juda Agung sebagai Deputi Gubernur BI merupakan kemunduran pasca reformasi 1998. 

“Deputi gubernur BI harusnya talenta dari internal BI yang mumpuni dan paham kebijakan moneter,” kata Bhima saat dihubungi Infobanknews, Selasa, 20 Januari 2026.

Baca juga: Pencalonan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI Dinilai Bisa Picu Kegelisahan Pasar

Menurut Bhima, masuknya pejabat aktif Kementerian Keuangan ke BI dapat dipersepsikan sebagai intervensi fiskal terhadap otoritas moneter. Padahal, selama ini koordinasi fiskal dan moneter telah dilakukan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang juga melibatkan Kemenkeu.

“Masuknya Tommy ke BI makin memperburuk citra independensi otoritas moneter,” imbuhnya.

Ia menambahkan, skema “tukar guling” jabatan antara BI dan Kemenkeu berisiko menurunkan legitimasi bank sentral di mata investor.

Rupiah Berpotensi Tertekan

Bhima memperkirakan, melemahnya kepercayaan pasar dapat berdampak pada nilai tukar rupiah. Ia memproyeksikan rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp17.000 hingga Rp17.500 per dolar AS pada semester I 2026.

“Proyeksi rupiah Rp17.000 hingga Rp17.500 pada semester I 2026,” pungkas Bhima.

Baca juga: Setelah Kabar “Tukar Guling” Juda Agung: Independensi BI “Luntur”, dari Meritokrasi ke Politik Patronase

Pemerintah Tegaskan BI Tetap Independen

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rotasi pejabat antara Kemenkeu dan BI tidak akan mengganggu independensi bank sentral.

Sebagaimana diketahui, Wamenkeu Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menjadi salah satu kandidat Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung. Sementara Juda Agung akan menempati posisi Thomas sebagai Wamenkeu.

Menurut Purbaya, pertukaran jabatan tersebut bukan hal yang aneh dan tidak berkaitan dengan independensi BI, selama tidak ada intervensi langsung pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

“Itu satu exchange atau pertukaran yang saya pikir seimbang. Nggak ada yang aneh. Kalau independensi nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu mengambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan enggak ada. Jadi BI independen,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin, 19 Januari 2026.

Baca juga: Purbaya Jamin “Tukar Guling” Jabatan Thomas dan Juda Tak Ganggu Independensi BI

Purbaya menegaskan Kemenkeu akan tetap fokus pada kebijakan fiskal, sementara BI menjalankan kebijakan moneter. Keduanya berkoordinasi melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

“Kita koordinasi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen, tapi memastikan kedua kebijakan bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat seperti yang disarankan di rapat KSSK barusan dengan DPR,” ungkapnya.

Juda Agung Resmi Mundur

BI telah mengonfirmasi pengunduran diri Deputi Gubernur BI Juda Agung efektif sejak 13 Januari 2026.

“Kami mengonfirmasi bahwa Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bapak Juda Agung, telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden RI, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2026,” kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa, 20 Januari 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo juga telah mengajukan tiga nama calon pengganti kepada Presiden Prabowo Subianto melalui Surat Presiden untuk dibahas bersama DPR. Ketiga nama tersebut yakni Thomas Djiwandono, Dicky Kartikoyono, dan Solikin M Juhro. (*)

Editor: Yulian Saputra