Poin Penting
Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai masuknya nama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) berpotensi memperuruk citra independensi bank sentral.
Bhima menyebut rencana penunjukan Thomas untuk menggantikan Juda Agung sebagai Deputi Gubernur BI merupakan kemunduran pasca reformasi 1998.
“Deputi gubernur BI harusnya talenta dari internal BI yang mumpuni dan paham kebijakan moneter,” kata Bhima saat dihubungi Infobanknews, Selasa, 20 Januari 2026.
Baca juga: Pencalonan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI Dinilai Bisa Picu Kegelisahan Pasar
Menurut Bhima, masuknya pejabat aktif Kementerian Keuangan ke BI dapat dipersepsikan sebagai intervensi fiskal terhadap otoritas moneter. Padahal, selama ini koordinasi fiskal dan moneter telah dilakukan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang juga melibatkan Kemenkeu.
“Masuknya Tommy ke BI makin memperburuk citra independensi otoritas moneter,” imbuhnya.
Ia menambahkan, skema “tukar guling” jabatan antara BI dan Kemenkeu berisiko menurunkan legitimasi bank sentral di mata investor.
Bhima memperkirakan, melemahnya kepercayaan pasar dapat berdampak pada nilai tukar rupiah. Ia memproyeksikan rupiah berpotensi bergerak di kisaran Rp17.000 hingga Rp17.500 per dolar AS pada semester I 2026.
“Proyeksi rupiah Rp17.000 hingga Rp17.500 pada semester I 2026,” pungkas Bhima.
Baca juga: Setelah Kabar “Tukar Guling” Juda Agung: Independensi BI “Luntur”, dari Meritokrasi ke Politik Patronase
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan rotasi pejabat antara Kemenkeu dan BI tidak akan mengganggu independensi bank sentral.
Sebagaimana diketahui, Wamenkeu Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dikabarkan menjadi salah satu kandidat Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung. Sementara Juda Agung akan menempati posisi Thomas sebagai Wamenkeu.
Menurut Purbaya, pertukaran jabatan tersebut bukan hal yang aneh dan tidak berkaitan dengan independensi BI, selama tidak ada intervensi langsung pemerintah dalam pengambilan kebijakan.
“Itu satu exchange atau pertukaran yang saya pikir seimbang. Nggak ada yang aneh. Kalau independensi nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu mengambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan enggak ada. Jadi BI independen,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin, 19 Januari 2026.
Baca juga: Purbaya Jamin “Tukar Guling” Jabatan Thomas dan Juda Tak Ganggu Independensi BI
Page: 1 2
Poin Penting Pemerintah menerapkan WFH sehari dalam sepekan bagi ASN dan mengimbau sektor swasta untuk… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membatasi seluruh pengajuan anggaran baru demi menjaga kesehatan APBN.… Read More
Poin Penting Baleg DPR menilai penghapusan pensiun seumur hidup sebagai langkah adil dan transparan. Kebijakan… Read More
Poin Penting Libur Program MBG selama Idul Fitri memberi efisiensi anggaran negara. Distribusi terakhir MBG… Read More
Poin Penting Pemerintah dan dunia usaha menyiapkan langkah antisipasi terkait isu dumping dan tenaga kerja… Read More
Poin Penting BGN menindak pelanggaran SOP program MBG, mayoritas berupa penghentian sementara operasional. Mulai dari… Read More