Jakarta – Para pelaku penipuan investasi, berkedok koperasi pada koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya dan Junie Indira diputuskan vonis bebas, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa (24/1).
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, mengatakan, bahwa dari sisi kebijakan publik keputusan tersebut menjadi kebijakan yang tidak jelas dan membingungkan masyarakat.
“Kalau kebijakannya itu, menjengkelkan, bayangkan bagaimana hak masyarakat itu koperasi hilang terus banyak dana pensiun bumn juga hilang, terus dibebaskan, dari sisi kebjakan itu salah besar itu,” ucap Agus saat dihubungi Infobanknews dikutip, 31 Januari 2023.
Lebih lanjut, ia menjelaskan jika kasus tersebut nantinya dibuka kembali akan membutuhkan proses hukum yang lebih sulit, karena harus kembali mengajukan banding pada tingkat kasasi dan pembuktian baru.
“Kebijakan itu kan turunan dari perundang-undangan ada kebijakannya dan itu peraturan itu ada sanksi dan yang harus dijalankan, nah kalau sampai MA sudah membebaskan tentu harus banding lagi tingkat kasasi tingkat pembuktian baru lagi begitu ruwetnya soal hukum,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kedua terdakwa sekaligus bos dari KSP Indosurya tersebut terjerat kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya kepada 23 ribu nasabah dengan nilai kerugian mencapai Rp106 triliun. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More
Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More
By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More