Oleh Rahma Gafmi, Guru Besar Universitas Airlangga
UPAYA pemerintah Indonesia dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ambisius serta pendanaan proyek strategis nasional membutuhkan pasokan likuiditas yang luar biasa besar. Di tengah keterbatasan ruang fiskal APBN, negara dituntut kreatif dalam memobilisasi dana alternatif.
Kelahiran instrumen seperti “Patriot Bond” dan “Merah Putih Bond” di bawah pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan menjadi angin segar untuk menarik modal, baik dari domestik maupun luar negeri.
Atas dasar kebutuhan modal inilah, regulasi sektor keuangan didesain sedemikian rupa agar ramah bagi investor dan mampu menyerap dana dalam waktu singkat.
Namun, agresivitas memburu kapital ini justru memicu benturan nilai yang sangat mendasar ketika dihadapkan pada disahkannya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya melalui penyisipan Pasal 50A. Pasal ini secara kontroversial memberikan lapisan proteksi dan imunitas yang luar biasa bagi pembeli obligasi Danantara.
Klausul di dalamnya secara eksplisit melarang penelusuran asal-usul dana, membebaskan pemegang obligasi dari tuntutan hukum perpajakan maupun pidana, hingga menutup rapat-rapat akses data transaksi agar tidak bisa dijadikan alat bukti pembuktian hukum di pengadilan.
Ketentuan ini menciptakan paradoks yang sangat berbahaya. Di satu sisi, pemerintah berargumen bahwa kerahasiaan dan kepastian hukum ini diperlukan demi memikat pemilik modal besar agar bersedia memarkir dana mereka di dalam negeri.
Baca juga: Ramai Isu Patriot Bond jadi Sarana Cuci Uang, Misbakhun Beberkan Mekanisme Pengawasannya
Namun, di lain sisi, kebijakan ini secara langsung meruntuhkan benteng pertahanan yang selama puluhan tahun dibangun oleh rezim Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) di Indonesia.
Ketika negara secara sukarela menutup mata terhadap dari mana sebuah dana berasal, negara sebenarnya sedang menyediakan lubang tikus (loophole) legal bagi masuknya uang haram hasil korupsi, narkotika, maupun kejahatan kerah putih lainnya ke dalam sistem keuangan resmi.
Konspirasi antara kebutuhan modal dan pelonggaran pengawasan ini mempertaruhkan sesuatu yang jauh lebih mahal daripada nilai investasi itu sendiri, yaitu integritas hukum Indonesia.
Langkah kompromistis ini tidak hanya mengancam posisi Indonesia di mata lembaga pengawas keuangan internasional seperti Financial Action Task Force (FATF), tetapi juga melukai rasa keadilan publik. Oleh karena itu, penting untuk menguji kembali integritas UU P2SK.
Runtuhnya Stempel Negara Hukum Menjadi Tax Haven Terbuka
Risiko masuknya Indonesia ke dalam daftar hitam atau blacklist bahkan daftar abu-abu/greylist FATF akibat Pasal 50A UU P2SK bukanlah gertakan sambal. FATF adalah lembaga internasional yang menetapkan standar global untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Ketika sebuah negara secara legal memutus rantai transparansi asal-usul dana, negara tersebut secara otomatis menyalakan alarm bahaya di radar FATF.
Selama bertahun-tahun, Indonesia berjuang keras membangun citra sebagai negara yang berkomitmen pada transparansi finansial dan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance). Salah satu buah manisnya adalah keberhasilan Indonesia masuk menjadi anggota penuh FATF.
Keberadaan klausul imunitas hukum dan penutupan data di Pasal 50A akan membuat lembaga internasional, investor global, dan negara-negara mitra melihat Indonesia sedang melegalkan money laundering. Indonesia terancam dicap setara dengan negara-negara tax haven atau yurisdiksi berisiko tinggi yang menolak transparansi demi mendapatkan likuiditas secara instan.
Jika FATF menilai Indonesia sengaja membuat pintu belakang yang menabrak prinsip Anti-Money Laundering, posisi Indonesia terancam diturunkan kembali ke dalam greylist atau blacklist.
Citra sebagai negara yang ramah uang haram ini akan membuat bank-bank internasional memperketat pengawasan terhadap seluruh transaksi dari dan ke Indonesia, mempersulit bisnis legal yang dijalankan oleh pengusaha nasional.
Pemerintah mungkin mengira pasal imunitas ini akan menarik investasi besar. Namun, jenis investor yang tertarik dengan pasal seperti ini biasanya adalah investor berspekulasi tinggi atau pemilik dana gelap.
Investor institusi raksasa yang kredibel seperti dana pensiun global atau lembaga pembangunan internasional terikat oleh aturan kepatuhan (compliance) yang sangat ketat. Mereka dilarang keras menanamkan modal di negara yang sistem hukumnya sengaja menutup mata dari mana uang berasal.
Persepsi bahwa hukum di Indonesia bisa dinegosiasikan atau dipesan melalui pasal-pasal titipan demi memuluskan kepentingan tertentu akan menurunkan indeks kepastian hukum. Ketika kepastian hukum dinilai rapuh, rating kemudahan berbisnis (ease of doing business) dan daya saing investasi Indonesia justru akan merosot di mata dunia.
Citra negara tidak hanya diukur dari luar, tetapi juga dari bagaimana rakyatnya sendiri memandang pemerintahannya.
Pasal ini menciptakan kontras yang sangat menyakitkan bagi publik. Di satu sisi, masyarakat kelas menengah dan bawah dikejar-kejar untuk patuh pajak, pelaku UMKM diawasi ketat, dan transaksi sekecil apa pun dicatat.
Namun, di lain sisi, pemilik dana superbesar yang potensial bersumber dari kejahatan justru diberikan fasilitas perlindungan hukum yang absolut melalui undang-undang.
Undang-undang yang terkesan memfasilitasi pencucian uang akan merusak moral bangsa. Masyarakat akan melihat bahwa asal-usul kekayaan tidak lagi penting di mata negara, yang penting adalah seberapa besar uang tersebut bisa dipinjamkan kepada negara. Ini adalah kerusakan moralitas bernegara yang sangat mahal harganya.
Memasukkan Pasal 50A demi mengejar likuiditas instan lewat obligasi Danantara adalah bentuk “rabun dekat” ekonomi. Pemerintah menukar keuntungan jangka pendek yang belum pasti dengan risiko sanksi finansial global yang dampaknya masif dan merusak seluruh sendi perekonomian nasional.
Baca juga: Penerbitan Panda Bond Ditunda ke Akhir Juli 2026, Purbaya Beberkan Alasannya
Masuk daftar hitam FATF akan membuat Indonesia terkucil dari sistem keuangan modern, sebuah harga yang terlalu mahal untuk membayar sebuah pasal titipan.
Pasal 50A sebagai pasal titipan yang merusak citra bangsa bukanlah narasi yang berlebihan. Pasal ini menukar reputasi jangka panjang Indonesia sebagai negara hukum yang berintegritas demi likuiditas jangka pendek.
Uang yang masuk lewat skema ini mungkin bisa mendanai beberapa proyek fisik, namun harga yang harus dibayar adalah runtuhnya kepercayaan internasional dan hancurnya muruah hukum di Tanah Air.
