Jakarta – Utang pemerintah Indonesia terus meningkat. Kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sidang tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada 3-9 Oktober 2016 lalu, ternyata memunculkan utang baru untuk pengembangan infrastruktur dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) atau National Slum Upgrading Project (NSUP).
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Koordinator The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Siti Aminah, di Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2016. Menurutnya, utang pemerintah yang baru dari Bank Duni ini justru banyak memunculkan kemiskinan dan kerusakan ekologis. “Karena proyek NSUP dari bank dunia ini, proyek berisiko tinggi yang kemungkinan akan memiskinkan masyarakat,” ujarnya.
Sejauh ini, kata dia, utang pemerintah Indonesia hingga Agustus 2016 lalu telah mencapai Rp3.438,29 triliun. Namun, sejak 12 Juli 2016, Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui utang pemerintah Indonesia sebesar US$216,5 juta atau setara Rp2,814 triliun untuk proyek NSUP ini. Bahkan, kabarnya pemerintah juga akan mendapat pinjaman perdana dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) dengan jumlah yang sama yaitu US$216,5 juta untuk proyek serupa.
Dengan demikian, jelas dia, pemerintah Indonesia telah menambah utang dari Bank Dunia dan AIIB untuk pelaksanaan proyek KOTAKU tersebut dengan total pinjaman US$433 atau setara Rp5,63 triliun. “Sehingga skema pembiayaan bersama ini merupakan kerja sama pertama antara AIIB dan Bank Dunia untuk lima tahun ke depan, bahkan menjadi proyek pertama AIIB sejak pendirian AIIB,” ujarnya.(Selanjutnya : Pembiayaan pembangunan infrastruktur oleh bank pembangunan multilateral…)
