Poin Penting
- Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 turun menjadi USD423,9 miliar dari USD425,6 miliar pada September, dengan pertumbuhan tahunan tipis 0,3 persen yoy.
- ULN pemerintah mencapai USD210,5 miliar atau tumbuh 4,7 persen yoy didorong aliran modal asing ke SBN, sementara ULN swasta turun menjadi USD190,7 miliar dan terkontraksi 1,9 persen yoy.
- Rasio ULN terhadap PDB terjaga di level 29,3 persen, didominasi utang jangka panjang (86,2 persen), dengan pengelolaan yang prudent untuk mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan.
Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2025 menurun. Di sepuluh bulan pertama 2025, ULN Indonesia tercatat sebesar USD423,9 miliar atau Rp7.062 triliun (asumsi kurs Rp16.660/USD). Angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada September 2025 yang sebesar USD425,6 miliar.
“Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 0,3 persen (year on year/yoy) yang terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik,” ujar Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI dalam keteranga resmi, Senin, 15 Desember 2025.
Kemudian, posisi ULN pemerintah pada Oktober 2025 tercatat sebesar USD210,5 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh 4,7 persen yoy.
Baca juga: Utang Luar Negeri Perbankan September 2025 Turun Jadi USD32 Miliar
Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional seiring tetap baiknya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang positif di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
Denny menyatakan, sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, serta pemanfaatannya terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan program-program prioritas yang mendorong keberlanjutan dan penguatan perekonomian nasional.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22,2 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 19,6 persen, jasa pendidikan 16,4 persen, konstruksi 11,7 persen, serta transportasi dan pergudangan 8,6 persen.
“Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah,” tambahnya.
Posisi ULN swasta tercatat sebesar USD190,7 miliar pada Oktober 2025. Ini lebih rendah dibandingkan dengan posisi pada September 2025 sebesar USD192,5 miliar. Sedangkan secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,9 persen yoy.
Penurunan posisi ULN terjadi pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations)dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations),yang masing-masing tercatat kontraksi sebesar 4,7 persen yoy dan 1,2 persen yoy.
Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,9 persen terhadap total ULN swasta.
Baca juga: Ekonom Sebut China Malah Harus Bayar ‘Utang’ Proyek Kereta Cepat Whoosh, Ini Penjelasannya
Struktur ULN Sehat
Lebih lanjut, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat 29,3 pada Oktober 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 86,2 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
“Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tandasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
