Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III 2023 turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada triwulan III 2023 tercatat sebesar USD393,7 miliar atau senilai Rp6.100 triliun (asumsi kurs Rp15.495), turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan II 2023 yang mencapai USD396,5 miliar atau Rp6.143 triliun.
Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono mengatakan penurunan posisi ULN ini terutama bersumber dari ULN sektor publik. “Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen yoy, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,2 persen yoy,” ujar Erwin dalam keterangannya, 15 November 2023.
Kemudian, ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar USD188,3 miliar atau Rp2.917 triliun, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar USD192,5 miliar atau Rp1.982 triliun, tumbuh sebesar 3,3 persen yoy.
Baca juga: Redam Rupiah, Cadangan Devisa RI Anjlok USD1,8 Miliar Tinggal Segini Sisanya
“Penurunan posisi ULN pemerintah dipengaruhi oleh perpindahan penempatan dana investor nonresiden pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain seiring dengan volatilitas di pasar keuangan global yang meningkat,” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas, sehingga mampu menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah meningkatnya ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Erwin menambahkan, bahwa dukungan tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 23,9 persen dari total ULN pemerintah, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,3 persen, dan jasa pendidikan 16,7 persen.
Di susul oleh konstruksi sebesar 14,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 10,1 persen. Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
ULN swasta tetap terkendali dan masih melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan III 2023 tercatat sebesar USD196,0 miliar atau Rp3.037 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar USD194,6 miliar atau Rp3.015 triliun.
Secara tahunan, ULN swasta kembali mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,8 persen yoy, melanjutkan kontraksi pada triwulan II 2023 sebesar 5,3 persen yoy.
Baca juga: BI Masih Optimis Ekonomi RI Masih Bisa Tumbuh 5,01 Persen di 2023
“Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancialcorporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,5 persen yoy dan 3,9 persen yoy,” jelasnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,4 persen dari total ULN swasta.
“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,7 persen terhadap total ULN swasta,” katanya.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan III 2023 tetap terkendali sebagaimana tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 28,9 persen, dari 29,3 persen pada triwulan sebelumnya, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,6 persen dari total ULN. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
