Usut Kasus Bawang Sembalun, DPD Minta Polisi Proaktif

Mataram – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Farouk Muhammad meminta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk dapat proaktif dalam mengusut kasus dugaan penyimpangan terkait proyek pengadaan benih bawang putih lokal tahun anggaran 2017 di wilayah Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Dirinya berharap, kepolisian setempat mampu mengusut dugaan keterlibatan oknum Dinas Pertanian (Distan) NTB maupun Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab dalam pendistribusian bibit bawang putih. “Dalam persoalan ini Polda NTB harus proaktif di lapangan. Disini, fungsi deteksi dininya harus ditingkatkan,” ujar dia dalam keterangannya di Mataram, Kamis, 27 Juni 2018.

Begitu juga dengan kelompok tani di Sembalun, pihaknya meminta agar para petani dapat turut serta membantu kinerja kepolisian dalam mengungkap fakta dalam proses pendistribusiannya yang dikeluhkan tidak sesuai dengan jatahnya. “Kalau memang mereka (kelompok tani) punya buktinya, laporkan saja,” ucap Farouk.

Seperti kasus dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan benih bawang merah di Kabupaten Bima tahun anggaran 2015 yang sampai saat ini masih ditangani oleh Polda NTB, Farouk yang juga mantan kapolda NTB ini mengungkapkan, bahwa pihaknya pada saat itu telah mengawal kasus tersebut hingga ke meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Usut Importir Bawang Bombai, Satgas Pangan dan Polisi Harus Dilibatkan

“Seperti kasus-kasus bawang yang ada di Bima, itu sempat kita dorong sampai ke KPK. Tapi mungkin saja sekarang mereka (KPK) masih berupaya mengumpulkan bukti-buktinya,” tegasnya.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda NTB Kombes Pol Syamsudin Baharuddin sebelumnya pernah mengatakan bahwa timnya masih berupaya mengumpulkan data dan keterangan terkait informasi perbuatan melawan hukum dalam dugaan penyimpangannya.

Upaya tersebut telah dijalankan sejak pertengahan Mei lalu dengan menemui sejumlah pihak yang berkaitan dengan pendistribusian bantuannya, mulai dari kalangan petani bawang putih sampai kepada pejabat Dinas Pertanian Lombok Timur.

Menurut data Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, ada 350 ton benih bawang putih lokal yang didistribusikan kepada 181 kelompok tani yang tersebar di 18 desa Kabupaten Lombok Timur. Dengan luasan yang berbeda-beda, setiap kelompok tani mendapatkan kuota benih lokal bersama dengan paket pendukung hasil produksinya, mulai dari mulsa, pupuk NPK plus, pupuk hayati ecofert, pupuk majemuk, dan pupuk organik.

Benih bawang putih lokal sebanyak 350 Ton dibeli dari hasil produksi petani di Kecamatan Sembalun pada periode panen pertengahan tahun 2017. Benih bawang putih lokal dibeli pemerintah melalui salah satu BUMN yang dipercaya sebagai penangkar yakni PT. Pertani, dimana pembeliannya menggunakan anggaran APBN-P 2017 senilai Rp30 miliar.

Namun pada saat pendistribusian bantuannya di akhir tahun 2017, banyak kelompok tani yang mengeluh tidak mendapatkan jatah sesuai data. Bahkan ada sebagian dari kelompok tani yang tidak sama sekali mendapatkan jatah. Menurut Ketua Kelompok Orong Sorga Sinawarni, kondisi ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah, baik dari Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur maupun Dirjen Hortikultura Kementan.

“Jadi pemerintah ini hanya melaksanakan tugas begitu saja, datang dan cek dimana lahan perusahaan. Setelah mendapatkan verifikasi di lapangan, mereka balik, tugas selesai,” paparnya. (*)