Urgensi Persaingan Bank Syariah di Indonesia

Oleh Budi Santoso, Vice President ACPE Indonesia Chapter & Lecturer for Forensic Accounting class at Sebelas Maret University

DI TENGAH laju pertumbuhan ekonomi syariah yang pesat di Indonesia, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah lama dikenal sebagai pemimpin tak terbantahkan dalam sektor perbankan syariah nasional. Namun, dominasi yang kuat oleh satu entitas bisa membatasi dinamika persaingan yang sehat dan menghambat inovasi serta efisiensi.

Tulisan ini akan mengupas secara mendalam mengapa sangat diperlukan adanya bank-bank syariah besar lainnya sebagai penantang bagi BSI. Hal itu perlu guna menumbuhkan persaingan yang sehat dan mendorong peningkatan layanan serta produk perbankan syariah di Indonesia.

Kekuatan Dominasi BSI

Sejak merger beberapa bank syariah besar di Indonesia yang melahirkan BSI, bank ini telah menjadi kekuatan yang dominan dengan aset dan kapasitas yang jauh mengungguli pesaing-pesaingnya. Keberhasilan ini, meskipun mengesankan, mengundang pertanyaan kritis tentang keseimbangan kekuatan dalam industri perbankan syariah. Dominasi BSI dapat mengurangi tekanan kompetitif yang sehat yang diperlukan untuk inovasi dan efisiensi operasional.

Baca juga: Respons Bos BSI Usai Muhammadiyah Tarik Dana: Likuiditas Kami Ample

Dampak Negatif dari Kurangnya Persaingan

Monopoli atau oligopoli dalam industri apa pun, termasuk perbankan syariah, dapat menyebabkan beberapa masalah serius. Satu, inovasi yang terhambat. Kurangnya pesaing berarti kurangnya tekanan untuk berinovasi dan memperbaiki. Ini bisa menyebabkan stagnasi dalam pengembangan produk dan layanan baru yang lebih baik atau lebih efisien.

Dua, kualitas layanan yang menurun. Tanpa persaingan, motivasi untuk meningkatkan layanan pelanggan mungkin berkurang. Hal itu bisa berdampak negatif terhadap pengalaman nasabah.

Tiga, ketidakadilan harga. Dominasi pasar dapat memberi kekuatan untuk menetapkan harga yang tidak selalu mencerminkan biaya sebenarnya atau nilai layanan, merugikan konsumen.

Perlunya Pemain Besar Lain

Untuk mendorong ekosistem perbankan syariah yang lebih sehat dan dinamis, Indonesia membutuhkan lebih dari satu pemain besar di industri ini. Pemain-pemain baru dengan skala yang memadai dapat memberikan banyak dampak baik.

Satu, meningkatkan inovasi. Persaingan memacu inovasi. Bank-bank baru yang memasuki pasar dengan model bisnis yang inovatif atau teknologi canggih dapat memaksa BSI untuk meningkatkan, memberikan keuntungan besar bagi konsumen.

Dua, memperbaiki kualitas layanan. Persaingan bisa meningkatkan standar layanan keseluruhan dalam industri, memaksa setiap bank untuk meningkatkan layanan pelanggan mereka agar tetap relevan.

Tiga, menyediakan diversifikasi produk. Dengan lebih banyak pemain di pasar, variasi produk yang dapat ditawarkan kepada konsumen akan lebih besar. Hal itu memungkinkan nasabah untuk memilih yang terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka.

Empat, efisiensi pasar. Persaingan antara BSI dan bank baru akan mendorong efisiensi, baik dalam hal biaya layanan maupun penawaran produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Lima, distribusi kekayaan yang lebih adil. Dengan lebih banyak pemain di pasar, kekayaan dan sumber daya lebih cenderung tersebar luas daripada terkonsentrasi di tangan sedikit entitas.

Menyemai Kompetisi di Sektor UMKM: Peluang bagi Bank Syariah Baru

Selain mempertimbangkan kebutuhan untuk persaingan yang lebih besar dalam industri perbankan syariah Indonesia secara umum, sangat penting untuk memperhatikan segmen yang kurang dilayani, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Bank-bank syariah baru yang fokus pada sektor ini tidak hanya akan membantu meningkatkan persaingan tetapi juga akan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang luas.

Manfaat Fokus pada UMKM

Banyak manfaat dengan fokus pada UMKM. Satu, pemberdayaan ekonomi lokal. UMKM adalah pemain kunci dalam ekonomi lokal. Dengan menyediakan akses ke modal yang lebih adil dan sesuai syariah, bank-bank baru dapat memperkuat basis ekonomi lokal dan mendorong kewirausahaan.

Dua, penyerapan tenaga kerja. UMKM merupakan sektor yang padat karya. Mendukung UMKM berarti secara langsung mendukung penciptaan lapangan kerja, yang krusial untuk stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Tiga, inklusi finansial. Banyak UMKM yang tidak mendapatkan layanan perbankan yang memadai. Bank syariah yang fokus pada UMKM bisa membuka akses ke layanan finansial bagi kelompok yang selama ini kurang terlayani.

Strategi untuk Mengurangi Dominasi

Pemerintah dan regulator harus memainkan peran aktif dalam mengurangi dominasi tanpa persaingan dengan melakukan hal berikut. Satu, kebijakan dan regulasi yang memudahkan masuknya pemain baru. Meningkatkan akses ke pasar untuk pemain baru dengan regulasi yang mendukung dan tidak terlalu memberatkan adalah kunci.

Dua, dukungan terhadap inovasi. Memberikan insentif bagi bank syariah untuk berinovasi, mungkin melalui keringanan pajak atau subsidi untuk riset dan pengembangan.

Tiga, transparansi dan fair play. Memastikan bahwa semua pemain di pasar memiliki akses yang sama dan adil ke sumber daya dan pasar, tanpa favoritisme.

Empat, kebijakan insentif pajak. Pemerintah bisa memberikan insentif pajak kepada bank syariah yang menyediakan kredit bagi UMKM. Mendorong lebih banyak bank untuk mengalokasikan sumber daya di sektor ini.

Lima, program pelatihan dan pendampingan. Kerja sama antara bank-bank syariah, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM akan memperkuat ekosistem ini secara keseluruhan.

Enam, fasilitasi teknologi finansial. Mendorong integrasi teknologi finansial yang dapat membantu UMKM mendapatkan akses lebih mudah dan cepat ke layanan keuangan syariah.

Baca juga: Meleset dari Target, Apa Kabar Rencana Merger BTN Syariah dan Bank Muamalat?

Kesimpulan

Dominasi BSI dalam industri perbankan syariah di Indonesia, sementara di lain sisi merupakan indikator keberhasilan merger dan strategi pertumbuhan, juga menimbulkan kekhawatiran signifikan mengenai kesehatan persaingan dalam sektor ini. Kekuatan pasar yang tidak seimbang ini bisa berdampak negatif pada inovasi, kualitas layanan, dan harga, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen serta perekonomian secara lebih luas.

Pertumbuhan bank syariah lain dengan kapasitas yang memadai akan membawa sejumlah manfaat. Persaingan yang meningkat akan memacu inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menyediakan diversifikasi produk yang lebih besar bagi konsumen. Selain itu, akan mendorong bank-bank untuk beroperasi dengan lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Pemerintah dan regulator memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk lebih banyak pesaing dalam pasar perbankan syariah. Kebijakan yang memudahkan masuknya pemain baru, mendukung inovasi, serta transparansi dan praktik fair play adalah esensial untuk memastikan bahwa pasar tetap dinamis dan adil.

Lebih jauh, memperkuat ekosistem perbankan syariah melalui persaingan yang sehat dan adil akan memiliki dampak luas. Tidak hanya pada peningkatan layanan dan produk yang ditawarkan oleh bank-bank syariah tetapi juga pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan keuangan Indonesia.

Dengan strategi yang tepat dan implementasi kebijakan yang efektif, Indonesia dapat menjamin bahwa industri perbankan syariahnya berkembang tidak hanya dalam skala tetapi juga dalam kualitas dan inovasi, memenuhi kebutuhan beragam konsumennya dan mendukung inklusi keuangan yang lebih besar dalam masyarakat.

Mengurangi dominasi BSI dengan mendorong lahirnya bank syariah baru yang fokus pada UMKM mungkin adalah strategi yang dapat memberikan manfaat luas. Tidak hanya untuk industri perbankan syariah tetapi juga untuk ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang cukup, potensi untuk transformasi sosial ekonomi melalui perbankan syariah adalah signifikan dan bisa menjadi kunci untuk membuka era baru pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. (*)