Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengumkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2023 tercatat sebesar USD396,3 miliar atau setara Rp6.079 triliun (kurs Rp15.340), turun USD6,9 miliar (Rp105,8 triliun) bila dibandingkan dengan posisi ULN akhir triwulan I 2023 sebesar USD403,2 miliar.
“Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 1,4 persen secara tahunan yoy, melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,9 persen yoy. Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangannya Selasa 15 Agustus 2023.
Lebih lanjut, ULN pemerintah menurun dibandingkan dengan triwulan lalu. Posisi ULN pemerintah pada akhir triwulan II 2023 tercatat sebesar USD192,5 miliar atau senilai Rp2.952 triliun, turun dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar USD194,0 miliar atau Rp2.975 triliun, atau secara tahunan tumbuh 2,8 persen yoy.
Baca juga: Hingga Juli 2023, Sri Mulyani Tarik Utang Baru Rp194,9 Triliun, Pendapatan Negara Cukup?
Penurunan posisi ULN pemerintah secara triwulanan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo. Sementara itu, penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik meningkat seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga.
“Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu,” pungkasnya.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 24,1 persen dari total ULN pemerintah. Kemudian, administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 18,0 persen, jasa pendidikan 16,8 persen, konstruksi 14,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 10,1 persen.
Disamping itu, posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah.
Sementara, ULN swasta juga menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada akhir triwulan II 2023 tercatat sebesar USD194,4 miliar atau Rp2.981 triliun, turun dibandingkan dengan posisi pada triwulan sebelumnya sebesar USD199,7 miliar atau Rp3.062 triliun.
“Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan 5,6 persen yoy, lebih dalam dibandingkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 3,0% yoy,” jelas erwin
Perkembangan tersebut dikontribusikan oleh makin dalamnya kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations)masing-masing sebesar 7,4 persen yoy dan 5,1 persen yoy, dibandingkan dengan kontraksi triwulan lalu yang masing-masing tercatat sebesar 3,0 persen yoy.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,2 persen dari total ULN swasta.
“ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,4 persen terhadap total ULN swasta,” imbuhnya.
Baca juga: Sri Mulyani Dijuluki “Ratu Pencetak Utang” Ini Perbandingan Total Utang Era Jokowi dan SBY
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan II 2023 tetap terkendali, tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,3 persen dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 30,1 persen. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,7 persen dari total ULN.
Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. “Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi,” tutupnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
