Jakarta – Tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan naik 100 persen. Adapun kenaikan tukin ini telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
“100 persen (kenaikan tukin pegawai Kemenko). Sudah (disetujui Menpan RB),” ujar Airlangga sambil mengangkat jempol ketika ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis, 3 Oktober 2024.
Sementara itu, Menteri PANRB Azwar Anas menyebutkan bahwa kenaikan tukin ini sudah dibahas untuk Kementerian Perekonomian dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca juga: Tenang! Kenaikan Gaji PNS Sudah Dirancang di RAPBN 2025
Adapun tukin Kemenhub disetujui untuk dinaikkan karena telah memenuhi syarat kenaikan. Salah satunya, Kemenhub telah menyederhanakan aplikasi dari sebanyak 300 menjadi hanya 9 aplikasi. Namun, Anas enggan memberikan keterangan lebih lanjut mengenai besaran kenaikan tersebut.
“Gak harus diumumkanlah (besaran kenaikan), nanti menteri yang lain minta,” kata Anas.
Sementar, untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak ada pembahasan kenaikan tukin. Sebab, instansi yang dipimpin oleh Sri Mulyani sudah memiliki regulasi tersendiri.
“Nggak (bahas kenaikan tukin Kemenkeu), kita tadi sedang membahas Kemenko dengan Kementerian Perhubungan,” imbuhnya.
“Saya kira menteri keuangan dia ada aturan regulasi yang sudah ditetapkan terkait menteri keuangan. Kita lebih ke ngurus kinerja, jangan ngomong tukin,” tambah Anas. (*)
Editor: Yulian Saputra
Jakarta - Pemerintah memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen akan diberlakukan paling lambat mulai… Read More
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme terhadap penguatan hubungan antara komunitas… Read More
Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kenaikan sebesar 0,48 persen dalam periode perdagangan… Read More
Jakarta - Presiden Bangkok Bank, Chartsiri Sophonpanich, mengaku optimistis akan masa depan ekonomi ASEAN yang… Read More
Jakarta - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah (RM) terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), Minggu, 24… Read More
Jakarta - Pemerintah memastikan bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai… Read More