Jakarta–Bank Indonesia (BI) mencatat, pada triwulan III 2016, NPI atau Neraca Pembayaran RI Surplus. Peningkatan yang signifikan tersebut yang ditopang oleh menurunnya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya surplus transaksi modal dan finansial.
Kepala Departemen Stasistik BI, Hendy Sulistiowati mengatakan, Neraca Pembayaran RI Surplus sebesar US$5,5 miliar, atau meningkat signifikan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$2,2 miliar. Perkembangan ini menunjukkan semakin baiknya keseimbangan eksternal perekonomian dan turut menopang berlanjutnya stabilitas makroekonomi. (Baca juga: Prospek Ekonomi Indonesia Masih Menjanjikan)
Menurutnya, penurunan defisit transaksi berjalan didorong oleh perbaikan neraca perdagangan barang dan jasa. Defisit transaksi berjalan menurun dari US$5 miliar (2,2% PDB) pada triwulan II-2016 menjadi US$4,5 miliar (1,8% PDB) pada triwulan III-2016. Penurunan ini ditopang oleh kenaikan surplus neraca perdagangan nonmigas sejalan dengan meningkatnya harga ekspor komoditas primer dan menurunnya impor nonmigas.
“Serta menyempitnya defisit neraca perdagangan migas seiring dengan meningkatnya ekspor gas. Selain itu, defisit neraca jasa juga menurun terutama karena surplus neraca jasa perjalanan yang meningkat pada triwulan laporan,” ujar Hendy di Jakarta, Jumat, 11 November 2016. (Selanjutnya: Bagaimana neraca transaksi modal dan finansial)
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari… Read More
Jakarta - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengusulkan pengintegrasian edukasi dan literasi pasar modal… Read More
Jakarta - Polisi di Korea Selatan menerbitkan larangan bepergian bagi CEO Jeju Air, Kim E-bae,… Read More
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) otomatis akan kehilangan penerimaan negara sebesar Rp75 triliun usai kenaikan tarif… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12… Read More
Jakarta - Pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi sorotan publik, terutama… Read More