Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Banten, Rabu (28/1/2026), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan dan kinerja BUMD. (Foto: DPR)
Poin Penting
Jakarta - Komisi II DPR RI menyoroti keunikan karakteristik sekaligus tantangan yang dihadapi Bank Banten sebagai bank pembangunan daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan bahwa Banten memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain karena memiliki dua bank daerah dengan struktur kepemilikan yang berbeda secara mendasar, yakni Bank BJB dan Bank Banten.
“Yang pertama ada kekhasan karena di Provinsi Banten dia punya dua, Bank BJB yang lama dan Bank Banten sebagai entitas BUMD baru,” ujar Mardani, dinukil laman DPR, Kamis, 29 Januari 2026.
Baca juga: RUPSLB Bank Banten Sahkan Perubahan Direksi dan Komisaris
Mardani menjelaskan, kepemilikan saham Bank BJB dimiliki bersama oleh Pemprov Jawa Barat, Banten, dan seluruh kabupaten dan kota. Sementara itu, Bank Banten sepenuhnya dimiliki oleh Pemprov Banten sebagai pemegang saham tunggal.
“Kalau di BJB seluruh kabupaten kota dan provinsi punya saham, sedangkan Bank Banten ini hanya provinsi saja,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perjalanan Bank Banten yang tidak mudah sejak awal berdiri. Bank tersebut sempat merugi dalam jangka waktu cukup panjang sebelum akhirnya mencatatkan keuntungan dalam beberapa tahun terakhir.
“Tantangan mereka dari 2016 sampai 2022 rugi, tapi 2023, 2024, dan 2025 mereka sudah mulai untung,” katanya.
Meski laba yang dibukukan masih berada di kisaran puluhan miliar rupiah, Mardani menilai tren positif ini mencerminkan adanya perbaikan tata kelola dan manajemen. Capaian tersebut dinilai perlu terus dijaga agar Bank Banten tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.
Baca juga: Gubernur Banten Buka RUPSLB Bank Banten, Tekankan Profesionalisme Pengelolaan
Namun demikian, Mardani menegaskan bahwa pertumbuhan Bank Banten tidak boleh hanya diukur dari besarnya laba. Tantangan utama bank pembangunan daerah adalah memastikan pertumbuhan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tantangan paling berat adalah menjaga tumbuh, tapi juga membawa manfaat. Kalau hanya untung tapi tidak menghidupkan UMKM, tidak membuka lapangan pekerjaan, maka pertumbuhannya tidak sempurna,” tegasnya.
Page: 1 2
Poin Penting Laba Pegadaian 2025 melonjak 42,6% menjadi Rp8,34 triliun, ditopang pertumbuhan aset 47,8% dan… Read More
Poin Penting IMF mensimulasikan kenaikan bertahap PPh 21 karyawan untuk mendukung peningkatan investasi publik dan… Read More
Poin Penting Sudah ada sejumlah pendaftar calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun… Read More
Poin Penting Bank Jambi meningkatkan sistem TI dan pengawasan transaksi sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan… Read More
Poin Penting Menteri Keuangan Purbaya memastikan THR ASN, TNI, dan Polri cair awal Ramadan 2026… Read More
Poin Penting IHSG ditutup naik 1,19% ke level 8.310,22 pada perdagangan 18 Februari 2026, dengan… Read More