Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa transisi energi hijau merupakan proses yang panjang dan memerlukan sinergi dari semua pihak. Untuk itu, perubahan dari energi non-terbarukan ke energi terbarukan bukan hanya menjadi tanggung jawab Indonesia, melainkan juga tanggung jawab global.
“Indonesia punya sumber daya alam yang kaya. Kalau kita tidak bisa menggunakan ini, berarti kita harus melakukan transformasi dan itu tidak gratis, tidak murah. Ini bukan hanya responsibility Indonesia. Ini adalah responsibility global,” ujar Sri Mulyani pada paparan virtualnya, Selasa, 7 Desember 2021.
Pemerintah menyadari bahwa proses transisi dari energi non-terbarukan ke energi terbarukan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Adapun, pembangunan pembangkit energi terbarukan juga memerlukan modal yang besar.
Untuk itu, Menkeu mengungkapkan saat ini pemerintah tengah bekerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) untuk mencari sumber pembiayaan dan investasi bersama di sektor energi hijau.
Selain sumber biaya pembangunan, regulasi mengenai energi hijau juga perlu segera disusun. Tujuannya agar transisi energi tidak hanya siap dari sisi infrastruktur, melainkan juga implementasinya.
“Ini membutuhkan pemikiran yang sangat detail mengenai bagaimana kita bisa tidak hanya berbicara mengenai pembangunan renewable energy, tetapi juga risiko dan pentarifannya dalam jangka menengah panjang,” ujarnya. (*)
Editor: Rezkiana NP
Jakarta - Perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia (Home Credit) terus berupaya meningkatkan inklusi keuangan… Read More
Jakarta - Hilirisasi nikel di Pulau Obi, Maluku Utara membuat ekonomi desa sekitar tumbuh dua… Read More
Jakarta - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mendukung langkah Induk Koperasi Unit Desa (Inkud)… Read More
Jakarta - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) untuk pertama kalinya menggelar kompetisi Runvestasi pada… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memberi tanggapan terkait penutupan Indeks Harga Saham Gabungan… Read More
Jakarta - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama Self-Regulatory Organization (SRO), dengan dukungan dari Otoritas… Read More