Jakarta – Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Adi Budiarso menyebutkan bahwa dana yang dibutuhkan untuk mendukung program transisi energi di Tanah Air diperkirakan mencapai Rp3.500 triliun.
“Jadi ini kita hitung untuk kebutuhan National Determined Contribution (NDC) sampai 2030 kalau dihitung per tahun diprediksi butuh Rp300 triliun,” ujar Adi dalam acara Indonesia Knowledge Forum 2023 di Jakarta, Selasa 10 Oktober 2023.
Baca juga: Mempercepat Transisi Energi yang ‘Adil’ di Kawasan Asean
Dia menjelaskan, Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menyediakan sekitar 5 persen dari kebutuhan dana transisi energi tersebut. Sementara sisanya masih membutuhkan dukungan dari pihak swasta.
“Jadi artinya tanpa sinergi pemerintah, industri, dan masyarakat, program transisi energi dan dekarbonisasi ini akan sulit untuk kita realisasikan,” kata dia.
Baca juga: Pemerintah Indonesia Didorong Terapkan Prinsip Keadilan dalam Transisi Energi
Dia mencontohkan bagaimana ancaman perubahan iklim sudah sangat nyata di Indonesia. Saat ini kebakaran hutan banyak terjadi yang berlangsung hingga berhari-hari. Menurutnya, lebih dari 80 persen bencana alam di Indonesia itu secara langsung tidak langsung terjadi akibat adanya perubahan iklim.
“Kita lihat saat ini panasnya sudah luar biasa, dan saat ini kebakaran hutan bisa terjadi hingga berhari-hari. Jadi awarness kita harus ditingkatkan karena ada potensi bencana yang luar biasa dari perubahan iklim,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
