Transformasi Ekonomi Berbasis Digital jadi Prioritas Pemerintah di 2023

Transformasi Ekonomi Berbasis Digital jadi Prioritas Pemerintah di 2023

QRIS BI
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on email
Share on linkedin

Jakarta – Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama Presidensi G20 yang akan di dorong untuk menjadi program Indonesia selanjutnya. Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI menyebutkan, pertumbuhan ekonomi digital di tahun 2022 sudah mencapai Rp220 miliar.

Transformasi ekonomi berbasis digital khusus di Indonesia, awalnya direncanakan pertumbuhannya sebesar Rp250 miliar di tahun 2025. Namun, Indonesia menarik rencana tersebut di tahun 2023, lebih maju dari negara lain yang menginginkan digital economy framework pada tahun 2025.

“Karena digitalisasi itu cepat kita tidak bisa menunggu tahun 2025, karena tahun 2025 seluruhnya juga sudah akan berubah. Jadi digitalisasi menjadi sangat penting dan kami mohon kepada daerah untuk terus dorong digitalisasi karena diperkirakan ini menjadi program Indonesia berikutnya sesudah G20 dimana Presiden akan memegang ketua di ASEAN,” kata Airlangga dalam Rakornas P2DD 2022, Selasa, 6 Desember 2022.

Selain itu, dalam digital economy framework agreement Indonesia yang berada di ASEAN 5 (Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina) sudah lebih progresif lagi, dengan adanya konektivtas pembayaran regional atau QRIS Antarnegara yang bisa digunakan di negara ASEAN 5. Ini memberikan keuntungan bagi Indonesia karena kebutuhan terhadap Dolar AS nantinya akan menurun.

“Kalau QRIS bisa dipakai di regional, maka kebutuhan terhadap Dolar akan menurun maka tentu akan memperkuat cadangan devisa kita,” ungkap Airlangga.

Airlangga juga melaporkan, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) sebesar 11,41% yoy. “Kami juga mengapresiasi P2DD (Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) bersama timnya sudah on track mencapai target di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2023 P2DD menargetkan 65% Pemda (pemerintah daerah) masuk dalam kategori digital,” pungkasnya. (*)

Editor: Rezkiana Nisaputra

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Berita Pilihan

Segera Daftarkan Diri Anda Menjadi Kontributor di

Silahkan isi Form di bawah ini

[ultimatemember form_id=”1287″]