Poin Penting
- Realisasi TKD mencapai Rp713,4 triliun (82,1%), namun belanja APBD masih tertinggal dibandingkan tahun lalu.
- Belanja barang, modal, dan belanja lainnya turun signifikan, dengan total selisih belanja APBD lebih rendah Rp126,1 triliun.
- Kemenkeu meminta Pemda percepat belanja, agar transfer yang sudah disalurkan dapat mendorong ekonomi dan pertumbuhan daerah.
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga Oktober 2025 sebesar Rp713,4 triliun atau setara 82,1 persen dari pagu APBN 2025 pasca Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, komposisi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih on-track hanya belanja pegawai yang per Oktober 2025 tercatat sebesar Rp343,4 triliun.
“Ternyata yang on-track itu belanja pegawai, bayar gaji, bayar upah itu on-track Rp343 triliun dibandingkan tahun lalu,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi November, dikutip, Jumat, 21 November 2025.
Baca juga: Prabowo Usul TKDN Diganti Insentif untuk Jaga Daya Saing
Sementara, Suahasil memaparkan bahwa realisasi belanja barang dan jasa justru lebih rendah, yakni Rp226,7 triliun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp253,5 triliun
Kemudian belanja modal juga baru terealisasi Rp74,2 triliun, jauh di bawah realisasi periode sama tahun lalu sebesar Rp108,6 triliun.
Sementara itu, belanja lainnya sebesar Rp164,2 triliun, turun signifikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp227,5 triliun.
Baca juga: Transfer ke Daerah Capai Rp644,9 Triliun, tapi Belanja Daerah Masih Seret
Suahasil menyatakan selisih belanja APBD dibandingkan dengan periode sama tahun lalu memiliki selisih yang cukup besar, yakni Rp126,1 triliun leboh rendah.
“Ini menjadi konsen karena kita inginkan bahwa uang yang sudah ditransfer itu seyogyanya menjadi belanja oleh APBD. Tadi sudah sampaikan APBN belanja lebih tinggi dari tahun lalu, kita juga menginginkan APBD itu belanja lebih tinggi dari tahun lalu, supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong perekonomian dan pertumbuhan bisa terjadi,” ungkapnya.
Suahasil pun menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk membelanjakan anggarannya lebih cepat pada sisa akhir 2025. (*)
Editor: Yulian Saputra
