Ilustrasi: Kantor Lembaga Penjaminan Simpanan. (Foto: istimewa)
Jakarta – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat total aset yang tersimpan hingga Mei 2025 mencapai Rp255 triliun. Aset ini tersimpan dalam berbagai instrumen obligasi, baik berdenominasi dolar maupun rupiah.
“Kita punya Rp255 triliun lebih, tumbuh terus,” katanya, di Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.
Menurutnya, dengan jumlah tersebut dinilai cukup untuk menjamin simpanan sektor perbankan Tanah Air. Bahkan, aset tersebut kemungkinan akan bertambah menjadi Rp270 triliun di akhir tahun menyusul perbaikan sektor finansial yang ditandai pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).
Baca juga : Pesan Purbaya Yudhi untuk Calon Wakil Ketua DK LPS: Harus Kerja yang Benar!
“Jadi saya cukup kaya untuk jamin uang kamu. Jangan takut,” kelakarnya kepada awak media.
Diketahui, sumber dana LPS sendiri berasal dari modal awal pemerintah sebesar Rp4 triliun, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank menjadi peserta.
Kemudian, premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester sebesar 0,1 persen dari DPK, dan yang terakhir adalah dari hasil investasi.
Purbaya juga berkeyakinan bahwa Indonesia tidak akan mengalami kembali krisis moneter seperti yang terjadi pada 1997-1998 silam.
Keyakinan tersebut, kata dia, berdasarkan peran aktif LPS sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Baca juga : Prabowo Usulkan Dua Calon Wakil Ketua DK LPS, Begini Tanggapan Bos LPS
KSSK siap memanfaatkan seluruh instrumen yang tersedia, termasuk sistem peringatan dini (early warning system), untuk mencegah potensi krisis.
“Tahun 1998 kita nggak ngerti, 2008-2009 kita ngerti, 2015-2022 kita terapkan kebijakan yang berbeda. Jadi pengetahun sudah di tangan kita. Kita tidak usah takut kejadian tahun 1998 lagi,” pungkasnya.
Selain itu, KSSK rutin menggelar rapat berkala untuk membahas tentang kondisi moneter, proyeksi, hingga strategi pemerintah. (*)
Editor: Galih Pratama
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pelaksanaan Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah) 2026 berhasil menghimpun… Read More
Poin Penting WOM Finance menetapkan pembagian dividen tunai maksimal 30 persen dari laba bersih 2025,… Read More
Poin Penting BEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia resmi mengumumkan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi… Read More
Poin Penting DPR menyoroti perlunya kebijakan kredit yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pelaku UMKM… Read More
Oleh Anto Prabowo, Dosen FEB UNS Solo DI tengah dinamika kebijakan ekonomi nasional, munculnya dua… Read More
Dalam program tersebut, BSN memberikan dukungan pembiayaan pendidikan bagi pegawai aktif yang memenuhi kriteria, baik… Read More