News Update

Top Up Uang Elektronik Masih Bisa Bebas Biaya

Jakarta — Bank Indonesia (BI) tidak akan mengenakan biaya isi ulang (top up) uang elektronik sampai dengan jumlah tertentu. Menurut Gubernur BI, Agus DW Martowardojo hal ini dilakukan agar tidak membebani masyarakat untuk menggunakan uang elektronik.

Namun, Agus mengatakan, nilai top up bebas biaya tersebut memang belum dipastikan. Namun, dirinya sempat menyebutkan rerata orang mengisi uang elektronik adalah Rp200 ribu dan di kisaran angka tersebut tidak akan dikenakan biaya top up dan harus dilakukan di ATM bank penerbit dan tidak melalui merchant atau pihak ketiga.

“Untuk jumlah tertentu memang tidak kena biaya. Tapi kalau di atas jumlah yang telah ditentukan, nanti akan ada biayanya dan harus wajar. Jangan sampai malah terjadi inefisiensi,” ungkapnya disela Indonesia Banking Expo (IBEX 2017) di Jakarta, Selasa, 19 September 2017.

Dia juga melanjutkan, meski akan ada biaya untuk top up di atas jumlah tertentu, hal itu tidak bisa dilakukan segera. Setidaknya masih ada beberapa tahap lagi sebelum regulasi tersebut keluar. (Bersambung ke halaman berikutnya)

Page: 1 2

Paulus Yoga

Recent Posts

Prabowo Genjot Bedah Rumah 400 Ribu Unit, Sasar Seluruh Daerah

Poin Penting Program bedah rumah target 400 ribu unit pada 2026. Dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota… Read More

5 hours ago

Negara Rugi Rp25 Triliun dari Rokok Ilegal, Program Prioritas Terancam

Poin Penting Rokok ilegal merugikan negara hingga Rp25 triliun per tahun Peredaran meningkat, capai 10,8%… Read More

6 hours ago

CIMB Niaga Luncurkan OCTOBIZ untuk Permudah Pengelolaan Transaksi Bisnis

OCTOBIZ merupakan platform digital banking terintegrasi yang dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola… Read More

6 hours ago

DPR Soroti Harga BBM, Pemerintah Klaim Siap Hadapi Lonjakan Minyak Dunia

Poin Penting Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun meminta pemerintah transparan soal kesiapan fiskal… Read More

6 hours ago

Wamen Bima Arya Tegaskan Aturan Main WFH ASN, Pelayanan Publik Tak Boleh Kendur

Poin Penting Pemerintah memastikan kebijakan WFH diterapkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor layanan… Read More

7 hours ago

OJK dan BEI Terapkan Kebijakan HSC, Berikut Penjelasannya

Poin Penting OJK terapkan kebijakan HSC untuk mengidentifikasi konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada kelompok… Read More

9 hours ago