Masih menurut Agus, untuk bisa mengenakan biaya setidaknya harus ada revisi PBI mengenai uang elektronik. Namun hal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Baca juga: Soal e-Money, BI Mau Biaya Top Up Seragam
“Masih ada pembicaraan soal ini. Top up untuk off us (dari merchant atau pihak ketiga) bisa segera dikeluarkan. Kalau yang on us (via ATM dan EDC serta layanan electronik bank penerbit), perlu ada perubahan dari PBI lebih dulu, baru nanti keluarkan peraturan soal bea top up di atas jumlah tertentu tadi. Yang pasti, on us cap-nya akan lebih rendah dari off us,” sambungnya.
Dia melanjutkan, biaya yang dikenakan ini nantinya digunakan untuk pengembangan infrastruktur yang dimiliki oleh perbankan. Pihak perbankam harus memiliki marji namun harus dalam batas wajar dan tidak boleh berlebihan. (*) Indra Haryono
Page: 1 2
Poin Penting DPK Perbankan Tumbuh 8,5% yoy: Total dana pihak ketiga tercatat Rp9.217,9 triliun, didorong… Read More
Poin Penting OJK minta multifinance perkuat keamanan siber sesuai POJK 4/2021. Clipan Finance terbaru terdampak… Read More
Poin Penting OJK menyebut minat modal ventura ke fintech makin selektif, dipengaruhi risiko, prospek pertumbuhan,… Read More
Poin Penting Penyaluran dana LPDB ditargetkan tembus Rp1,6 triliun hingga akhir 2025. Mayoritas pembiayaan (≥80%)… Read More
Poin Penting BI menegaskan rupiah wajib diterima sebagai alat pembayaran di Indonesia, kecuali ada keraguan… Read More
Poin Penting IHSG kembali melemah 0,71% dan ditutup di level 8.584,78, dengan mayoritas saham dan… Read More