Dalam rangka menjaga bisnis perbankan jauh dari tindak fraud dan upaya pembobolan, BTN menggandeng Kemendagri untuk pemanfaatan data identitas masyarakat. Paulus Yoga
Jakarta–Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kerja sama untuk meningkatkan prinsip kehati-hatian perbankan.
Penandatanganan naskah kerja sama pemanfaatan jasa dan layanan perbankan dan pemanfaatan NIK, data kependudukan dan e-KTP dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo dan Direktur Utama BTN Maryono di Gedung BTN, Jakarta, Senin, 7 September 2015.
Cahyo mengatakan, bahwa pihaknya melalui Dirjen Kependudukan menjemput bola ke seluruh instansi pemerintah, termasuk perbankan dan lembaga swasta yang lain. “Target tahun depan semua sudah terkoneksi dengan baik mengenai data ini,” ucapnya.
Ia mengapresiasi langkah BTN yang mau melakukan kerja sama dan berharap perbankan lain segera menyuslu.
Sementara Maryono menyambut dengan antusias kerja sama dengan Kemendagri ini karena dinilai bisa membentengi perbankan dari upaya fraud atau pembobolan.
“Ini bisa mengeliminasi praktik fraud yang terjadi di masyarakat untuk melakukan pembobolan perbankan,” tandasnya. (*)
