Jakarta – Setiap negara memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda dalam mentransformasikan sistem energi. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menilai, terdapat tiga tantangan besar dalam transisi energi yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
Presiden mengungkapkan, tantangan pertama adalah akses energi bersih. Tidak semua orang memiliki akses untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan.
“Kita menghadapi kenyataan bahwa tidak semua warga dunia memiliki akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern. Kita harus mendorong energi bersih untuk semua, terutama energi untuk elektrifikasi dan clean cooking. Leaving no one behind,” ujar Presiden Jokowi dalam pidato kunci pada S20 High Level Policy Webinar on Just Energy Transition, Kamis, 17 Maret 2022.
Kedua adalah pendanaan. Presiden menyampaikan, proses transisi energi akan membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk itu, investasi dari dalam dan luar negeri tetap dibutuhkan.
“Transisi energi membutuhkan proyek-proyek baru, artinya juga dibutuhkan investasi yang baru. Karena itu, dibutuhkan eksplorasi mekanisme pembiayaan yang tepat agar tercipta keekonomian, harga yang kompetitif, dan tidak membebani masyarakat,” ucapnya.
Ketiga, dukungan riset dan teknologi. Kepala Negara menekankan bahwa dalam transisi energi diperlukan peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan teknologi baru yang lebih efisien dan lebih kompetitif, sehingga bisa menurunkan biaya dan meningkatkan nilai tambah pada produk industri energi baru terbarukan.
“Selain itu, diperlukan persiapan berbagai kompetensi dan keahlian dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, sehingga tersedia SDM (sumber daya manusia) yang unggul untuk mendukung transisi energi,” imbuhnya.
Di balik semua tantangan-tantangan tersebut, Kepala Negara optimistis terdapat sejumlah peluang yang terbuka lebar. Presiden berharap G20 dapat menjembatani dan mendorong negara-negara berkembang dan maju pada keanggotaan G20 untuk mempercepat proses transisi energi, memperkuat sistem energi global yang adil dan berkelanjutan, dalam suatu kesepakatan global. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
