Poin Penting
- Tiga pejabat kunci OJK kompak mundur di tengah tekanan pasar dan pelemahan tajam IHSG, memicu kekhawatiran soal stabilitas kepemimpinan regulator.
- Pengunduran diri serentak dinilai memperbesar persepsi risiko di mata investor global, terutama di tengah sorotan MSCI terkait transparansi, free float rendah, dan tata kelola pasar modal Indonesia.
- IHSG bergerak volatil di kisaran 8.210–8.550 akibat ketidakpastian kebijakan, namun peristiwa ini berpotensi menjadi momentum percepatan reformasi pasar modal
Jakarta – “Jumat Keramat”. Istilah tersebut bisa dibilang sangat menggambarkan kondisi pasar keuangan Indonesia saat ini. Bagaimana tidak, tiga figur kunci dalam tubuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kompak mundur.
Mereka adalah Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten dan Transaksi Efek, B. Aditya Jayaantara.
Pengamat Pasar Modal sekaligus Founder Republik Investor, Hendra Wardana, menilai mundurnya para pejabat kunci tersebut tidak dapat dilepaskan dari tekanan yang tengah dihadapi pasar, khususnya di tengah pelemahan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan meningkatnya sorotan investor global terhadap kualitas tata kelola pasar modal Indonesia.
“Stabilitas dan kontinuitas kepemimpinan regulator merupakan fondasi utama kepercayaan investor, terutama investor asing. Ketika figur-figur kunci di pengawasan pasar mundur secara bersamaan, tekanan psikologis pasar menjadi sangat besar,” ujar Hendra dalam keterangannya, Jumat (30/1).
Baca juga: Breaking News! Mahendra Siregar dan Inarno Djajadi Mundur dari OJK
Menurutnya, meningkatnya perhatian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap isu transparansi kepemilikan saham, rendahnya free float, hingga tata kelola bursa, membuat peristiwa ini semakin sensitif. Di mata investor global, pergantian mendadak di level puncak regulator memperbesar persepsi risiko dan mendorong sikap defensif pelaku pasar.
Secara institusional, Hendra memandang pengunduran diri tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kredibilitas OJK di tengah kritik atas efektivitas pengawasan dan lambatnya reformasi pasar modal.
Namun dari sudut pandang pasar, lanjut Hendra, langkah itu justru menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi bersifat struktural dan telah terakumulasi cukup lama.
“Mundurnya pejabat yang langsung membawahi pengawasan emiten dan transaksi efek memperkuat persepsi bahwa reformasi pasar modal membutuhkan pendekatan yang lebih tegas dan konsisten, terutama dalam penegakan aturan terhadap emiten yang tidak memenuhi standar tata kelola,” tegasnya.
Ketidakpastian mengenai arah kebijakan dan kesinambungan kepemimpinan ke depan, lanjut Hendra, menjadi faktor utama yang membuat investor cenderung menahan diri sambil menunggu kejelasan langkah regulator selanjutnya.
Dalam jangka pendek, kondisi tersebut tercermin pada pergerakan IHSG yang bergerak sangat volatil di rentang 8.210 hingga 8.550. Rentang yang lebar ini menunjukkan tarik-menarik yang kuat antara sentimen negatif akibat ketidakpastian institusional dan aksi bargain hunting pada saham-saham berfundamental kuat.
Baca juga: Dirut BEI Mundur, OJK Pastikan Operasional Bursa Berjalan Normal
“Pasar belum memiliki keyakinan arah yang solid. Setiap katalis negatif mudah memicu tekanan jual, sementara sentimen positif hanya mampu mendorong penguatan terbatas dan bersifat teknikal,” jelasnya.
Meski demikian, dalam perspektif jangka menengah hingga panjang, Hendra menilai peristiwa ini berpotensi menjadi momentum penting untuk mempercepat pembenahan pasar modal Indonesia. Syaratnya, harus diikuti dengan langkah konkret, transparan, dan konsisten dari regulator.
Percepatan reformasi free float, penegakan exit policy, peningkatan transparansi kepemilikan saham, serta penguatan tata kelola Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai menjadi kunci untuk menurunkan volatilitas dan mengembalikan tren penguatan IHSG secara berkelanjutan.
“Pada akhirnya, pasar tidak menilai siapa yang mundur, tetapi apa yang dilakukan setelahnya. Kecepatan penunjukan pengganti, kejelasan arah kebijakan, dan bukti nyata penegakan aturan akan menentukan apakah ini menjadi titik balik reformasi, atau justru memperpanjang krisis kepercayaan,” pungkas Hendra. (*)
