Jakarta – Program Kartu Prakerja yang sudah berjalan sejak tahun 2020-2022 secara kumulatif menghabiskan anggaran sebesar Rp59 triliun. Di mana, ada 16,4 juta orang penerima Kartu Prakerja dengan insentif sebesar Rp3,55 juta.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, selama tiga tahun pelaksanaan program Kartu Prakerja tidak ditemukan adanya korupsi.
“Kami sampaikan dengan jujur tidak ada korupsi. Sisa dana bantuan yang tidak terserap semuanya dikembalikan ke negara, “ jelasnya, di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.
Pihaknya menjelaskan, selama kurun waktu 2020-2022, sebanyak 16,4 juta individu penerima program Prakerja dengan insentif Rp3,55 juta. Di mana, anggaran insentif yang dicairkan sebesar Rp58,22 triliun.
Sementara sisanya kata dia, digunakan untuk biaya operasional Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja sebesar Rp353 miliar atau 0,59% dari total anggaran Rp59 triliun.
“Biaya operasinal PMO digunakan untuk gaji karyawan, sewa gedung, biaya cloud, SMS OTP dan lainnya sebagainya total sebesar Rp353 miliar, “ jelasnya.
Meski dana yang terserap sedikit, pihaknya menyebut program Kartu Prakerja telah memberikan kontribusi kepada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp237,8 miliar sejak tahun 2020.
“Tidak sampai 1% saja. Bahkan program Prakerja masih memberikan kontribusi PNBP kelada negara sebesar Rp237,8 miliar, “ pungkasnya. (*)
Editor: Rezkiana Nisaputra
