Jakarta – Kementerian Keuangan sebelumnya memberi sinyal akan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) jilid II. Pasalnya, banyak pengusaha yang menyatakan penyesalannya karena tidak sempat ikut Tax Amnesty jilid pertama.
Menanggapi hal tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai kurang setuju atas rencana tersebut. Ketua Komite Perpajakan Apindo Siddhi Widyapratama menilai, tax amnesty jilid II akan menimbulkan rasa ketidakadilan.
“Yang sudah patuh jangan dikhianati kepercayaannya juga. Kan sudah patuh, tadinya tidak mau disclosure sekarang disclosure,” kata Siddhi di Jakarta, Rabu 14 Agustus 2019.
Dirinya menyebut, pelaku usaha yang selama ini sudah patuh pajak bisa merasa dikhianati pemerintah. Oleh karena itu, dirinya menyebut pemerintah tidak perlu menyelenggarakan tax amnesty untuk kedua kalinya. Sebab, Pemerintah dinilai tidak konsisten terhadap setiap kebijakan yang dijalankan.
“Kita yang sudah terdaftar (patuh pajak) lama-lama kita memiliki kekhawatiran, orang yang tadinya sudah patuh, lama-lama akan tergoda dalam sistem. Karena nanti yang belum patuh oke nih masih bisa jalan dan ada pengampunan,” ucapnya
Ke depan dirinya berharap, Pemerintah mempertimbangkan faktor para pelaku usaha ataupun individu yang telah patuh pajak pada tax amnesty pertama. (*)
Editor: Rezkiana Np
Pengunjung melintas didepan layar yang ada dalam ajang gelaran Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024… Read More
Jakarta - PT Eastspring Investments Indonesia atau Eastspring Indonesia sebagai manajer investasi penerbit reksa dana… Read More
Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat perubahan tren transaksi pembayaran pada Oktober 2024. Penggunaan kartu ATM/Debit menyusut sebesar 11,4… Read More
Suasana saat penyerahan sertifikat Predikat Platinum Green Building dari Green Building Council Indonesia (GBCI) Jakarta.… Read More
Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Oktober 2024 mencapai Rp8.460,6 triliun,… Read More
Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menolak rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi… Read More