Jakarta – Pemerintah terus mendorong pemberdayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun jumlah KUR yang disalurkan oleh pemerintah melalui perbankan, termasuk perbankan syariah, setiap tahun dinaikkan dari Rp170 triliun menjadi Rp270 triliun.
Selain itu, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar target penyaluran KUR di tahun 2024 dinaikkan menjadi sebesar Rp320 triliun. Menyikapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, bahwa target penyaluran KUR tersebut cukup besar. Maka dibutuhkan upaya pemerintah untuk mendorong UMKM.
Namun, kata dia, masih banyak UMKM yang belum bisa menjangkau ke dalam sistem perbankan atau unbankable. Untuk itu, dalam hal ini Kemenkop UKM juga akan mendorong penyaluran KUR dengan berbagai instrument, yaitu dana bergulir, koperasi atau BMT serta pembiayaan UMi (Ultra Mikro).
“Itu semuanya adalah pemihakan yang lebih ke bawah lagi di level grass root karena kita tahu banyak UMKM yang memang belum bisa dan belum eligible untuk bisa masuk ke perbankan dan oleh karena itu diciptakan skema yang lebih berpihak lagi, melalui berbagai instrumen, dana bergulir, kemudian Umi, PP Mekar PMN, dan Pegadaian. Selain itu, dalam upaya tersebut diciptakan instrument berbasis syariah,” tambah Menkeu.
Menurutnya, penyaluran KUR melalui lembaga keuangan bukan bank yang syarat untuk peminjamannya jauh lebih berbeda dan tidak serumit di perbankan. Namun, bertujuan untuk bisa menjangkau usaha kecil yang levelnya ultra mikro. (*) Irawati.
