Untuk mengatasi persoalan yang ada, negara harus hadir melalui program ketahanan pangan demi menguatkan sektor pertanian dan menyejahterakan petani. Untuk mengatasi kendala permodalan, pemerintah sudah mengeluarkan kredit program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kendati tidak spesifik untuk membantu petani, KUR menyasar pelaku usaha gurem yang tidak bankable tapi feasible, yang sebagian besar berada di sektor pertanian. Kredit program itu dikucurkan dengan skema penjaminan sehingga risiko kredit yang ditanggung perbankan ikut diserap oleh perusahaan penjaminan.
Di luar kredit program, pemberian untuk kegiatan pertanian oleh bank dan kreditor lain bisa menyesuaikan skema kredit yang adaptif, yaitu kredit yang dapat diangsur mengikuti pola tanam dan panen. Bank dan kreditor nonbank tentunya dapat berkolaborasi dengan perusahaan penjaminan untuk mencarikan solusi terbaik bagi pembiayaan usaha-usaha utama pendukung ketahanan pangan.
Untuk melindungi petani ketika terjadi over supply atas hasil panen, pemerintah juga mendorong sistem resi gudang (SRG) agar petani bisa melakukan tunda jual selama jangka waktu tertentu sampai dengan harga komoditas naik. Untuk membiayai kebutuhan petani selama komoditas masih tersimpan di gudang, resi dapat dibawa ke bank untuk dijadikan agunan dalam memperoleh kredit.(Selanjutnya : Jamkrindo terlibat dalam skema penjaminan SRG…)
