Jakarta – Di era digitalisasi, regulator dan penyedia jasa keuangan memiliki berbagai tantangan dalam digitalisasi keuangan. Salah satunya yaitu dalam penanganan cyber crime untuk melindungi data pribadi nasabah agar tidak tersebar kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berimbas kepada kepercayaan masyarakat dan kerugian finansial bagi pelaku industri.
“Masalah kepercayaan dan keamanan penting untuk memberikan jaminan keamanan bahwa identitas nasabah dilindungi dari hacker dan skimmer yang terjadi secara global, hacker bisa meretas rekening bank dan akun digital keuangan, sehingga penting bagi regulator untuk memastikan bahwa identitas nasabah dilindungi untuk semua transaksi,” ujar, Prof. Dato’ DR. Mohd Azmi Omar selaku President & Chief Executive Officer INCEIF University Kuala Lumpur, Malaysia dikutip 20 April 2022.
Ia menambahkan, dengan meningkatnya penggunaan layanan digital berbasis syariah yang meluas, konteks keamanan merupakan tantangan yang berkelanjutan. Peretas dan individu-individu yang mengelabui orang lain melalui penipuan akan selalu ada dan perlu diberantas.
“Apa yang dibutuhkan oleh operator dan regulator bahwa cyber security adalah kunci yang diterapkan untuk memperluas keuangan digital syariah maupun konvensional, misalnya melakukan transaksi keuangan di platform tidak terdaftar oleh pihak berwenang, web penipuan, aplikasi penipuan misalnya di Malaysia dan banyak negara lain cyber ini menjadi isu dan juga bahkan dewan komisioner dan direksi perusahaan membutuhkan cyber security,” katanya.
Untuk itu, lanjut dia, peran pemerintah diperlukan untuk menangani cyber crime dan kebocoran data nasabah. Selain itu, literasi secara berkelanjutan mengenai keuangan digital baik juga diperlukan oleh masyarakat baik itu bank syariah maupun konvensional. Adapun contoh peningkatan literasi untuk golongan menengah ke bawah, seperti bagaimana untuk mengelola keuangan, pengeluaran dan prinsip syariah, dan skema-skema kebutuhan. (*) Irawati
