Jakarta – Perusahaan penyedia layanan telekomunikasi digital, PT Primacom Interbuana (Primacom) menunjukkan niat dalam memperkuat ekosistem digital di Indonesia. Salah satunya di ruang lingkup pesantren.
Bersama dengan OttoGroup, anak perusahaan Salim Group yang menyediakan jasa pembayaran digital, mereka bersinergi untuk melaksanakan digitalisasi terhadap pesantren. Dengan demikian, santri dan wali santri akan lebih mudah dalam bertransaksi dan mengatur keuangan.
Meskipun begitu, Wakil Direktur Utama Primacom, Suryono Hidayat, menjelaskan bahwa tidak menutup kemungkinan kalau Primacom dan OttoGroup membuka kerja sama dengan pihak lain dalam melakukan digitalisasi.
Baca juga:Primacom dan OttoDigital Kolaborasi Perkuat Ekosistem Digital di Pesantren
“Kita membuka (kesempatan) kepada semua (pihak). Kita tidak memikirkan soal agama, tetapi kita menjalankan bisnis saja, as usual,” terang Suryono di sela-sela acara “Penandatanganan Kerja Sama Digitalisasi Pesantren melalui Ekosistem Digital” pada Kamis, 22 Februari 2024.
Suryono sendiri juga berujar kalau Primacom hendak menyasar program digitalisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD). Ini direncanakan usai dibuatnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).
Di tengah proses digitalisasi yang masih berlangsung di Indonesia, infrastruktur yang diperlukan di sebuah daerah juga memerlukan penetrasi internet. Itulah yang nantinya disasar oleh Primacom.
“Kalau infrastruktur di sana tidak ada tower atau internet, nanti bisa apa? Nah, kami yang nanti akan mengembangkan pasar-pasar hingga ranah digital,” lanjut Suryono.
Sebagai contoh, Primacom sudah berhasil mendigitalisasi Pasar Among Tani, sebuah pasar khusus untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terletak di Kota Batu. Berkat bantuan mereka, pasar tradisional ini sudah memiliki akses internet di setiap sudut pasar menggunakan WiFi.
Baca juga: Technobanker Jadi Kunci Perbankan Bertransformasi Digital
Selain itu, Suryono dan pihaknya juga tengah menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Sistem digitalisasi itu berguna untuk seluruh masyarakat. Cita-cita kami bisa memasukkan infrastruktur ke 40 ribu kelurahan. Tapi, kita tidak mau gegabah, dan dilakukan dengan step by step,” pungkasnya. (*) Mohammad Adrianto Sukarso
