Pertumbuhan Ekonomi Digital Bisa Berontribusi USD150 Juta ke PDB
Jakarta–Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berniat akan menyisihkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk kajian mengenai pemindahan ibu kota. Beberapa anggota komisi XI menilai kebijakan tersebut merupakan hal yang tidak penting.
“Jangan habiskan energi hanya untuk pemindahan saja, karena masih ada kegiatan yang jauh lebih penting untuk yang lain. Jadi saya minta stop polemik ini,” tegas Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Refrizal di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Ditemui di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, tahun ini sudah diputuskan untuk tidak memberikan anggaran pemindahan ibu kota. Sebab, DPR menilai kondisi perekonomian sedang berat. “Masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan tapi seakan isu ini digulirkan terus,” ungkap Hendrawan. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More
Poin Penting BAF gelar program Serba Untung 12.12 dengan promo besar seperti diskon cicilan, cashback,… Read More
Poin Penting BNI berpartisipasi dalam NFHE 2025 untuk memperkuat literasi keuangan dan mendorong kesehatan finansial… Read More
Poin Penting BNI menggelar wondr BrightUp Cup 2025 sebagai ajang sportainment yang menggabungkan ekshibisi olahraga… Read More
Poin Penting JBS Perkasa dan REI resmi bekerja sama dalam penyediaan pintu baja Fortress untuk… Read More