Pertumbuhan Ekonomi Digital Bisa Berontribusi USD150 Juta ke PDB
Jakarta–Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berniat akan menyisihkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk kajian mengenai pemindahan ibu kota. Beberapa anggota komisi XI menilai kebijakan tersebut merupakan hal yang tidak penting.
“Jangan habiskan energi hanya untuk pemindahan saja, karena masih ada kegiatan yang jauh lebih penting untuk yang lain. Jadi saya minta stop polemik ini,” tegas Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Refrizal di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Ditemui di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, tahun ini sudah diputuskan untuk tidak memberikan anggaran pemindahan ibu kota. Sebab, DPR menilai kondisi perekonomian sedang berat. “Masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan tapi seakan isu ini digulirkan terus,” ungkap Hendrawan. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting Nixon L.P. Napitupulu kembali ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN untuk melanjutkan periode kepemimpinan.… Read More
Poin Penting BI hentikan JIBOR mulai 1 Januari 2026 dan menggantinya dengan INDONIA sebagai suku… Read More
Poin Penting Sejumlah BUMN berpotensi delisting saham pada 2026, DPR menegaskan aturan pasar modal harus… Read More
Poin Penting Bea Cukai menindak 31.354 kasus barang ilegal sepanjang 2025 dengan nilai mencapai Rp9,8… Read More
Poin Penting Bea Cukai menyita 160 juta batang rokok ilegal senilai hingga Rp500 miliar di… Read More
Poin Penting BBRM akan menambah satu kapal penunjang lepas pantai untuk mendorong kinerja dan laba… Read More