Jakarta–Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berniat akan menyisihkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk kajian mengenai pemindahan ibu kota. Beberapa anggota komisi XI menilai kebijakan tersebut merupakan hal yang tidak penting.
“Jangan habiskan energi hanya untuk pemindahan saja, karena masih ada kegiatan yang jauh lebih penting untuk yang lain. Jadi saya minta stop polemik ini,” tegas Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Refrizal di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Ditemui di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, tahun ini sudah diputuskan untuk tidak memberikan anggaran pemindahan ibu kota. Sebab, DPR menilai kondisi perekonomian sedang berat. “Masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan tapi seakan isu ini digulirkan terus,” ungkap Hendrawan. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang… Read More
Suasana saat konferensi pers saat peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera di Jakarta. Presiden Direktur… Read More
Jakarta - PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) resmi menandatangani nota… Read More
Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, sedikit melambat dibandingkan kuartal… Read More
Jakarta - Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) terus berkomitmen mendukung pengembangan Energi Baru… Read More
Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan biaya pendidikan yang signifikan setiap tahun, dengan… Read More