Pertumbuhan Ekonomi Digital Bisa Berontribusi USD150 Juta ke PDB
Jakarta–Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berniat akan menyisihkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk kajian mengenai pemindahan ibu kota. Beberapa anggota komisi XI menilai kebijakan tersebut merupakan hal yang tidak penting.
“Jangan habiskan energi hanya untuk pemindahan saja, karena masih ada kegiatan yang jauh lebih penting untuk yang lain. Jadi saya minta stop polemik ini,” tegas Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Refrizal di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Ditemui di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, tahun ini sudah diputuskan untuk tidak memberikan anggaran pemindahan ibu kota. Sebab, DPR menilai kondisi perekonomian sedang berat. “Masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan tapi seakan isu ini digulirkan terus,” ungkap Hendrawan. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting Asbisindo Institute dan VOCASIA meluncurkan platform e-learning terintegrasi untuk memperkuat kapabilitas SDM perbankan… Read More
Poin Penting Penyelundupan BBM bersubsidi masih marak dan meresahkan masyarakat, terutama yang berhak menerima subsidi… Read More
Poin Penting Grab meluncurkan 13 fitur berbasis AI di acara GrabX untuk meningkatkan kenyamanan pengguna,… Read More
Poin Penting SIPF menyiapkan consultation paper untuk mendorong Lembaga Perlindungan Pemodal masuk dalam revisi UU… Read More
Poin Penting Ruang penurunan suku bunga makin sempit, BI fokus pada stabilitas di tengah ketidakpastian… Read More
Poin Penting Lo Kheng Hong terus mengakumulasi saham DILD dan GJTL sepanjang awal 2026 saat… Read More