Pertumbuhan Ekonomi Digital Bisa Berontribusi USD150 Juta ke PDB
Jakarta–Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berniat akan menyisihkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk kajian mengenai pemindahan ibu kota. Beberapa anggota komisi XI menilai kebijakan tersebut merupakan hal yang tidak penting.
“Jangan habiskan energi hanya untuk pemindahan saja, karena masih ada kegiatan yang jauh lebih penting untuk yang lain. Jadi saya minta stop polemik ini,” tegas Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Refrizal di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Ditemui di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, tahun ini sudah diputuskan untuk tidak memberikan anggaran pemindahan ibu kota. Sebab, DPR menilai kondisi perekonomian sedang berat. “Masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan tapi seakan isu ini digulirkan terus,” ungkap Hendrawan. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting Rencana demutualisasi BEI yang ditargetkan rampung kuartal I 2026 dinilai terlalu agresif dan… Read More
Poin Penting DPR menilai konten digital berjudul sensasional menjadi pintu masuk masyarakat ke praktik judi… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya memproyeksikan anggaran program gentengisasi sekitar Rp1 triliun, bersumber dari dana cadangan… Read More
Poin Penting Bank BPD Bali mencatat laba bersih Rp1,10 triliun (tumbuh 25,39 persen yoy), aset… Read More
By: Eko B. Supriyanto, Editor-in-Chief of Infobank Three commissioners of the Financial Services Authority (OJK)… Read More
Poin Penting Danantara menyatakan dukungan penuh terhadap reformasi pasar modal yang digulirkan OJK, termasuk kebijakan… Read More