Pertumbuhan Ekonomi Digital Bisa Berontribusi USD150 Juta ke PDB
Jakarta–Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritisi kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang berniat akan menyisihkan anggaran sebesar Rp7 miliar untuk kajian mengenai pemindahan ibu kota. Beberapa anggota komisi XI menilai kebijakan tersebut merupakan hal yang tidak penting.
“Jangan habiskan energi hanya untuk pemindahan saja, karena masih ada kegiatan yang jauh lebih penting untuk yang lain. Jadi saya minta stop polemik ini,” tegas Anggota Komisi XI Fraksi PKS, Refrizal di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Senin 24 Juli 2017.
Ditemui di tempat yang sama, Anggota Komisi XI DPR fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, tahun ini sudah diputuskan untuk tidak memberikan anggaran pemindahan ibu kota. Sebab, DPR menilai kondisi perekonomian sedang berat. “Masih banyak yang perlu dibenahi dan diperhatikan tapi seakan isu ini digulirkan terus,” ungkap Hendrawan. (Bersambung ke halaman berikutnya)
Page: 1 2
Poin Penting IHSG menguat 1,46 persen ke 8.632,76, mendorong kapitalisasi pasar BEI naik 1,39 persen… Read More
Poin Penting OJK dan Polda Kalimantan Utara menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di Bank… Read More
Poin Penting IHSG naik 1,46 persen ke level 8.632,76, diikuti kenaikan kapitalisasi pasar 1,39 persen… Read More
Poin Penting NII BTN melonjak 44,49 persen yoy menjadi Rp12,61 triliun pada kuartal III 2025,… Read More
Poin Penting LPS membuka peluang percepatan implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) dari mandat 2028 menjadi… Read More
Berlakunya Program Penjaminan Polis (PPP) yang telah menjadi mandat ke LPS sesuai UU No. 4… Read More