Jakarta – Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah di depan mata. Namun, tahun politik erat dengan yang namanya serangan siber berupa hoaks, pembobolan data, dan lain sebagainya. Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) Ariandi Putra berujar bahwa pihaknya berusaha sebaik mungkin mencegah serangan-serangan seperti ini.
“BSSN sudah membentuk satgas pemilu yang sudah bekerja dari awal tahun. Apa tugasnya? Kita melakukan menjaga keamanan siber dan sandi dalam berbagai bentuk,” tutur Ariandi di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023.
Salah satu yang dilakukan BSSN adalah IT security assessment yang dilakukan kepada sejumlah stakeholder seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pihak lain yang terlibat langsung. BSSN akan mengamankan pemilu dari sistem elektronik.
Baca juga: BI: Serangan Siber Berdampak Turunkan Kepercayaan Publik pada Sistem Keuangan
“Selain itu, BSSN juga melihat dan memetakan National Security Operations Center (NSOC) kita untuk melihat anomali dan kerentanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang ada di sistem elektronik. BSSN memberi assessment dan asistensi penanganan baik saat insiden maupun dalam mencegah insiden terkait,” kata Ariandi.
Lebih dari itu, Ariandi mengungkapkan, bahwa BSSN juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam mencegah adanya hoaks maupun miss informasi dalam kontestasi Pemilu.
Sementara itu, Ariandi tidak memungkiri adanya potensi kebocoran data kala Pemilu berlangsung. Dengan demikian, dirinya menjelaskan bahwa sudah ada pencegahan atau mitigasi dini agar peristiwa tidak mengenakan ini tidak terjadi.
“Kita mengadakan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam rangka meminimalisir adanya kemungkinan kebocoran data serta menguatkan sistem elektronik yang dimiliki, salah satunya oleh KPU,” tutur Ariandi.
Baca juga: Cegah Kebocoran Data dari Fintech, Begini Langkah BSSN
Ariandi juga mengatakan bahwa BSSN tidak hanya memantau serangan siber yang bersifat teknis macam phishing, ransomware, dan SQL injection, melainkan juga serangan siber sosial macam manipulasi sampai misinformasi.
“Kita melihat dan memonitoring melalui direktorat pengendalian informasi bagaimana eskalasi pemberitaan yang mungkin sifatnya misinformasi, malinformasi, disinformasi, maupun informasi hoaks,” jelasnya.
Di sini, Ariandi berharap bahwa usaha BSSN dan stakeholder lain dalam menjaga keamanan siber bisa mewujudkan Pemilu yang damai, aman, dan berjalan dengan baik. (*) Adrianto Sukarso
