Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya
Aceh – Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI), Juli Budi Winantya, memproyeksikan bahwa suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate (FFR) hanya akan dipangkas satu kali sepanjang tahun ini, yaitu pada semester II-2025.
“Kita perkirakan ke depan Fed Fund Rate akan cut satu kali di 2025 yang dilakukan di semester II,” ujar Juli dalam Pelatihan Wartawan BI di Aceh, Jumat, 7 Februari 2024.
Baca juga: Bos BI Prediksi The FED Bakal Pangkas Suku Bunga, Tapi Tak Besar
Juli menjelaskan bahwa keputusan Bank Sentral AS (The Fed) untuk menunda pemangkasan suku bunga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan global.
Pertama, kuatnya ekonomi AS serta dampak kebijakan tarif oleh Presiden AS Donald Trump menahan disinflasi sehingga menyebabkan inflasi AS akan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan ekspektasi penurunan FFR yang lebih terbatas.
“Tarif ini tentunya akan membuat inflasi Amerika Serikat yang tadi dari sisi demand dan sisi permintaan juga akan semakin tinggi, dari sisi tarif juga akan membuat inflasi Amerika Serikat lebih tinggi,” kata Juli.
Baca juga: The Fed Tahan Suku Bunga, Powell Pastikan Tak Ada Unsur Politik
Kedua, adanya insentif pajak dari pemerintah AS untuk mendukung perekonomiannya, terutama di korporasi yang akan meningkatkan permintaan. Ini berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun bisa menyebabkan defisit meningkat.
Sehingga, kebijakan fiskal AS yang lebih ekspansif mendorong yield US Treasury tetap tinggi, baik pada tenor jangka pendek maupun jangka panjang.
“Tax ini implikasinya dua, karena dia mendorong pertumbuhan ekonomi, yang tentunya juga akan meningkatkan inflasi, tetapi di sisi lain karena dia memotong tax berarti defisitnya meningkat, yang berarti harus melakukan pembiayaan lebih besar. Jadi ini juga akan berpengaruh terhadap kenaikan yield USD karena kenaikan defisitnya,” jelasnya.
Baca juga: Efektivitas Pemangkasan Suku Bunga BI Dipertanyakan, Pertumbuhan Ekonomi Masih Lambat
Kemudian, kebijakan terkait dengan tenaga kerja, di mana terdapat aturan baru yang akan melakukan deportasi atau pengetatan terhadap tenaga kerja ilegal di AS dan berujung pada peningkatan inflasi.
“Jadi dimana new administration ini akan melakukan deportasi atau ya pengetatan lah terhadap tenaga kerja ilegal. Yang ini dampaknya adalah pengetatan tenaga kerja di Amerika Serikat. Yang ini juga implikasinya adalah meningkatkan inflasi,” ungkapnya. (*)
Editor: Yulian Saputra
Poin Penting CELIOS kirim surat keberatan ke Presiden Prabowo Subianto soal perjanjian dengan Donald Trump,… Read More
Poin Penting BSI menargetkan 500 ribu hingga lebih dari 1 juta nasabah awal untuk BSI… Read More
Poin Penting OJK tuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di BPR Panca Dana dan melimpahkan… Read More
Poin Penting PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan BSI Tabungan Umrah untuk memperkuat ekosistem… Read More
Poin Penting Pjs Ketua DK OJK Friderica Widyasari Dewi menyebut banyak pejabat internal ikut seleksi… Read More
Poin Penting ShopeePay menjadi Top of Mind 41 persen versi Ipsos, paling banyak digunakan (91… Read More