Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku siap merealisasikan pembanguan rumah dengan uang muka atau down payment (DP) nol persen pada awal tahun 2018. Pasalnya, Pemprov DKI sudah mengajukan izin ke pihak Bank Indonesia (BI) terkait dengan besaran uang muka rumah tersebut.
Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 20 Desember 2017. Menurutnya, BI sudah membuka jalan dan siap mendukung program Pemprov DKI Jakarta yang selama ini terhambat lantaran aturan BI.
“Kami sudah sowan dan BI membuka jalan selama ini, karena ini ada program pemerintah yang berarti ada pengecualian dari BI. Dengan dorongan masyarakat dan pengecualian yang diberikan BI, kami merasa mantap untuk berjalan dengan konsep ini,” ujar Sandi.
Program rumah dengan DP nol persen berdasarkan Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang loan to value atas KPR dan DP Kendaraan Bermotor, pada Pasal 17 dalam peraturan itu ada pengecualian besaran loan to value untuk program perumahan pemerintah maupun daerah.
Rumah dengan uang muka nol persen tersebut rencananya akan dibangun vertikal sebanyak 700 unit di Pondok Kelap, Jakarta Timur, di atas tanah milik PD Pembangunan Sarana Jaya (PSJ) yang dimulai dengan pilot project pada 2018. Pembangunan rumah ini diperkirakan memakan waktu 2 tahun.
“Pilot project yang akan kita luncurkan pertama kali adalah di PSJ yang akan diluncurkan bersama dengan pemprov untuk pilot rumah dengan DP nol rupiah di awal tahun 2018,” ucapnya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa wacara pembangunan rumah dengan DP nol persen ini sudah masuk dalam pembahasan teknis oleh Dinas Perumahan Rakyat. Di mana pihak Dinas Perumahan sendiri telah menganggarkan sebesar Rp800 miliar untuk pengadaan tanah perumahan rakyat dan permukiman.
“Saya dengan bangga dan bahagia dapat melaporkan bahwa progres ini masuk ke pembahasan teknis di dinas perumahan. Kami akan mendirikan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Fungsi nya seperti housing di Singapura yang akan mengatur bagaimana unit rumah dp nol rupah ini dapat diwujudkan di DKI,” tegasnya.
Di sisi lain, kata dia, untuk mendukung wacana Pemprov DKI Jakarta ini, pihaknya akan melibatkan pihak perbankan dan juga perusahaan swasta. Dengan demikian, pembangunan rumah dengan uang muka nol persen ini dapat berjalan dan tepat sasaran ke Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Tentunya kita enggak bisa sendiri, tentunya kita harus bekerjasama dengan pemerintah, berkerjasama dengan perbankan juga,” tutupnya. (*)
