Suahasil Tegaskan Kemenkeu Harus jadi Contoh dalam Efisiensi Anggaran

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam mengefisienkan anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara.

“Kita memasuki tahun 2025 dengan pemerintahan baru, dengan setting baru, dengan prioritas-prioritas baru dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Ini adalah dinamika yang wajar, dan kita akan menyesuaikan diri,” ujar Suahasi, dikutip, Selasa 4 Februari 2025.

Suahasil pun menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang meminta seluruh kementerian dan lembaga mengefisienkan penggunaan anggaran negara.  

“Presiden melihat ada potensi efisiensi dalam belanja negara dan beliau yakin ada yang bisa diefisienkan. Beliau meminta kita untuk duduk bersama meninjau lebih dalam, dan dari sana kita bisa melihat belanja-belanja yang perlu disesuaikan,” ungkap Suahasil.  

Baca juga: Anggaran Kementerian PU Disunat Rp81 Triliun, Wamen: Proyek Infrastuktur Bakal Terganggu

Suahasil juga menegaskan bahwa efisiensi ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja, melainkan menata kembali proses kerja agar lebih efektif.

Ia mencontohkan bahwa Kemenkeu punya komitmen kuat terhadap digitalisasi. Kemenkeu sudah punya berbagai sistem seperti SPAN di Ditjen Perbendaharaan, Ceisa di Ditjen Bea Cukai, dan Coretax di Ditjen Pajak. Dengan pemanfaatan teknologi ini, menurutnya seharusnya Kemenkeu tetap bisa menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.

“Transformasi ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi. Kita harus terus beradaptasi dengan sistem yang semakin canggih agar pekerjaan tetap berjalan optimal dengan jumlah sumber daya yang lebih efisien,” tambahnya.  

Dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran, Suahasil meminta seluruh jajaran Kemenkeu untuk meninjau kembali program-program kerja agar tetap sejalan dengan prioritas nasional.  

“Tugas kita adalah meneliti kembali output yang kita hasilkan, memilah mana yang prioritas dan mana yang masih bisa diefisienkan. Kita harus memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan utama,” tegasnya.  

Baca juga: Presiden Prabowo Mau Hemat Anggaran Rp306 Triliun, Kemenkeu Bilang Begini

Suahasil juga menekankan bahwa efisiensi ini bukan berarti mengurangi layanan yang berdampak luas bagi masyarakat.  

“Kalau ada kegiatan yang memang penting, seperti patroli di laut, ya harus tetap berjalan. Tapi kalau bisa dilakukan dengan lebih efisien, kita cari caranya. Rapat bisa dilakukan secara daring, perjalanan dinas bisa dikurangi, dan berbagai pengeluaran yang tidak terlalu esensial bisa disesuaikan,” jelasnya. (*)

Editor: Galih Pratama