Poin Penting
- PR masih menghadapi kesenjangan antara konsep dan praktik akibat struktur yang terfragmentasi dan belum kuat dalam pengambilan keputusan
- Implementasi komunikasi terkendala anggaran, SDM, dan tata kelola, meski kebutuhan investasi PR tergolong besar
- Di era digital, PR makin menantang karena adaptasi teknologi dan banjir informasi yang membuat pengelolaan reputasi semakin sulit.
Jakarta – Fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) atau Public Relations (PR) masih menghadapi tantangan dalam peran strategis komunikasi di organisasi. Hal ini tercermin dari adanya kesenjangan antara pemahaman konseptual dan implementasi operasional di lapangan.
Deputi I Bidang Kompetensi Keprofesian, Penelitian & Pengembangan, serta Hukum & Etika Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), Fardila Astari, mengungkapkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh struktur PR dan koordinasi internal yang masih terfragmentasi.
“Jadi banyak organisasi yang sudah melibatkan pimpinan dalam komunikasi tapi belum menjadikan sebagai alat pengambilan keputusan,” ucap Fardila dalam Peluncuran Hasil Studi Tren Belanja Jasa Konsultan PR di Jakarta, 28 April 2026.
Baca juga: Siapkan Generasi Bisnis Digital, J&T Connect Preneur Goes to Campus Hadir di Lima Kota
Tantangan lain terletak pada implementasi komunikasi yang kerap tidak ditopang anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), maupun tata kelola yang memadai, khususnya di lingkungan pemerintahan.
Padahal, berdasarkan studi yang dilakukan oleh APPRI menyatakan bahwa, kebutuhan untuk investasi komunikasi paling rendah Rp300 juta hingga Rp3 miliar.
Alokasi dana yang cukup besar tersebut umumnya dibutuhkan oleh organisasi berskala besar, seperti lembaga pemerintah pelayanan publik yang memerlukan kapasitas anggaran signifikan.
Sementara itu, sektor perbankan, kesehatan dan kecantikan, teknologi, hospitality, serta farmasi cenderung memiliki alokasi anggaran yang lebih terbatas.
Meski demikian, faktanya pemanfaatan investasi di industri PR masih belum optimal. Hal ini tercermin dari porsi anggaran untuk riset, monitoring, evaluasi, dan pengembangan strategi yang hanya berkisar 5–30 persen.
Sebaliknya, anggaran lebih banyak dialokasikan untuk aktivitas operasional, publikasi, serta penanganan krisis jangka pendek.
Baca juga: Era Digital, Penataan Kehumasan Perlu Dilakukan
Di sisi lain, industri PR juga menghadapi tantangan dari aspek teknologi dan lingkungan komunikasi. Pada era digitalisasi saat ini, industri PR dituntut untuk mempercepat adaptasi terhadap teknologi seperti AI.
Dalam konteks lingkungan komunikasi, studi APPRI menyebutkan bahwa industri PR menghadapi persaingan pesan yang kian ketat di tengah derasnya arus informasi.
Kondisi ini membuat reputasi organisasi menjadi semakin rentan dan sulit dikendalikan. (*)
