Bandung – Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, atau Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengatakan, di era digital penataan organisasi kehumasan perlu dilakukan, agar menjawab kebutuhan saat ini, khususnya di daerah.
“Sebagian masalah ada pada organisasinya karena ada humas yang strukturnya subag, dan kabag,” kata Johan usai menjadi pembicara pada Pers Gathering Forum Merdeka Barat 9 di Bandung, Minggu, 1 Oktober 2017.
Untuk melakukan penataan organisasi kehumasan, menurut Johan, harus ada pembicaraan antara Kemendagri, Kementerian PAN-RB dan Kemenkominfo. Setiap Pemda harus diingatkan pentingnya penguatan humas agar apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan pemerintah ditangkap positif masyarakat.
Johan mengungkap, hasil kunjungan ke sejumlah humas di lima pemda provinsi di Jawa menunjukkan masih ada humas yang tidak paham dengan tugas pokok dan fungsinya, serta masih ada tumpang tindih fungsi antarbagian di daerah.
“Melalui roadshow itu, kita ingin memberikan masukan ke humas, apa yang harus dilakukan di era medsos dan menyerap apa yang dibutuhkan mereka,” katanya.
Bersama Kementerian Kominfo, Johan juga akan melakukan roadshow ke provinsi lain.
Di tingkat pusat, menurut Johan, Kominfo sudah membentuk Jaringan Pemberitaan Pemerintah dan ke depan bersama Setneg, Kominfo juga akan mengelola website indonesia.go.id.
Harapannya, dua website itu akan mampu memberikan informasi yang akurat tentang berbagai isu yang berkembang di masyarakat. (*)
Editor: Paulus Yoga
