Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo (Foto : M.Ibrahim)
Jakarta – Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengungkapkan, sebanyak 1,7 juta pengemudi ojek online (ojol) belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
Saat ini, baru sekitar 250 pengemudi ojol yang sudah aware dan mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Rekan-rekan semua masih ada di luar sana, sebanyak 1,7 juta orang teman-teman kita yang bekerja dengan risiko kecelakaan tinggi tapi tidak ada perlindungan sosialnya,” kata Anggoro saat mengisi acara diskusi publik bersama pengemudi ojek daring (ojol) di kantor BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (8/5).
Ia menjelaskan, kehadiran jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan perlindungan saat bekerja apabila terjadi kecelakaan.
Baca juga : 1,7 Juta Pengemudi Ojol Belum Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, Ini Pesan Menaker
“Bapak ibu apalagi terjadi kecelakaan kerja maka akan diobati sampai sembuh. Tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis. Jadi bapak ibu, bisa bekerja kembali,” jelasnya.
Anggoro juga menjelaskan manfaat lain menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yakni selama tidak bekerja, peserta akan tetap menerima pendapatan bulanan. Hal ini masuk dalam program Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
Diakuinya, untuk menggarap potensi 1,7 juta pengemudi ojol tersebut tidak mudah. Meski begitu, pihaknya terus mengedukasi agar seluruh pengemudi ojol bisa terlindungi.
Baca juga : Satgas PHK Segera Terbentuk, Menaker: Draf Sudah di Menko Perekonomian
Termasuk, perlu adanya kerja sama dengan pihak aplikator untuk dapat dipotong secara otomatis dari pendapatan pengemudi ojol.
Selama ini, kata dia, berdasarkan keluhan para pengemudi ojol saat membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah pembayaran manual yang kerap terlewatkan.
“Bikin program mereka bisa mendebetkan langsung iurannya setiap hari potong berapa banyak sehingga sebulan terkumpul lah Rp16.800 plus JHT-nya Rp30.800. Itu yang kita dorong kepada aplikator,” bebernya. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Istana membantah kabar Presiden Prabowo menggunakan dua pesawat kenegaraan untuk perjalanan luar negeri.… Read More
Poin Penting BTN menargetkan pembiayaan 20.000 rumah rendah emisi pada 2026, setelah menyalurkan 11.000 unit… Read More
Poin Penting Pakar menilai masuknya Danantara Indonesia ke pasar modal sah secara hukum dan tidak… Read More
Poin Penting Komisi VIII DPR RI menekankan sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat penanggulangan… Read More
Poin Penting Menkeu Purbaya berencana membeli anak usaha BRI untuk dijadikan penyalur langsung KUR UMKM,… Read More
Poin Penting BTN dukung penuh program gentengisasi Prabowo melalui penyaluran subsidi renovasi rumah untuk meningkatkan… Read More