Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi soal beberapa program kerja calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lanjut usia (lansia) dan Dana Abadi Pesantren.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan terkait dengan kedua program Prabowo dan Gibran tersebut sudah ada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“APBN 2024 kan sudah diketok. Mengenai apa program-program, mungkin saya nggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, dikutip, Kamis 26 Oktober 2023.
Baca juga: Surplus APBN Berlanjut, per September 2023 Nilainya Capai Segini
Sri Mulyani menjelaskan, adanya anggaran perlinsons di APBN 2024 sebesar Rp487triliun itu di dalamnya sudah termasuk dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk masyarakat tidak mampu termasuk lansia.
“Kemudian, bantuan subsidi listrik, subsidi energi, BBM, subsidi LPG, itu masih semuanya ada. Dana abadi juga disampaikan kita sudah punya dana-dana abadi sekarang ini,” jelasnya.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata menambahkan bahwa program kesehatan untuk lansia sebenarnya sudah tercover dalam program KIS saat ini.
Isa menjelaskan untuk lansia dari keluarga tidak mampu itu tercover dalam daftar penerima program keluarga harapan (PKH) atau Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS).
“Seharusmya mereka itu sudah tercover karena ada dalam DTKS, otomatis menjadi penerima PBI BPJS. kalau nanti ada yang masih belum tercover, itu perbaikan pendataan yang harus kita lakukan. Tapi seharusnya kita cukup dengan program saat ini,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait Dana Abadi Pesantren, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu, Andin Hadiyanto menyebutkan pada program tersebut tidak terpisahkan dari Dana Abadi Pendidikan yang tahun ini dianggarkan Rp106,1 triliun.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim APBN Digunakan Secara Efektif, Ini Buktinya
Dia pun menjelaskan, total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat ini sebesar Rp134,1 triliun. Khusus untuk belanja pengelolaan pesantren pada 2023 dialokasikan sebesar Rp250 miliar.
“Pengelolaan programnya sendiri itu dikelola oleh Kemenag, jadi nanti yang membiayai LPDP. Prosesnya sedang berjalan, saat ini sedang ada seleksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas santri dan juga para pembina santri, seperti program persiapan beasiswa, multimedia pesantren, penguatan pengambilan fatwa, dan lain-lain,” ungkapnya. (*)
Editor: Galih Pratama
