Jakarta – Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai pergantian Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan merupakan kabar positif bagi perekonomian Indonesia.
Tuntutan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama disuarakan oleh berbagai organisasi think tank dan masyarakat sipil. Kritik diarahkan pada kebijakan pajak yang dianggap kurang berkeadilan, pengelolaan belanja negara yang kurang hati-hati, hingga meningkatnya beban utang yang mempersempit ruang fiskal.
Celios menegaskan akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa, secara kritis dan objektif berbasis data. Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.
“Kami menekankan bahwa tugas Menteri Keuangan yang baru yang sangat mendesak ialah untuk mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira dalam keterangan resmi, Senin, 8 September 2025.
Baca juga: Purbaya Dilantik Jadi Menteri Keuangan Gantikan Sri Mulyani, Ini Profil Lengkapnya
Lima Catatan Celios untuk Menteri Keuangan Baru
Guna mengembalikan kepercayaan publik, Celios memberikan lima rekomendasi sikap dan kebijakan. Berikut lima PR dari Celios untuk menteri keuangan yang baru.
1. Reformasi Kebijakan Pajak
Penerimaan pajak harus memperhatikan daya beli masyarakat menengah ke bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8 persen dan menaikkan PTKP menjadi Rp7 juta per bulan.
Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batu bara dan pajak windfall profit (anomali keuntungan).
Selain itu, pajak kekayaan berupa 2 persen pajak bagi aset orang super kaya adalah hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara.
2. Efisiensi Anggaran
Efisiensi wajib berbasis kajian makroekonomi yang transparan tanpa mengganggu layanan publik dan infrastruktur dasar.
Celios menilai kebijakan efisiensi era Sri Mulyani menimbulkan guncangan pada transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang membebani masyarakat.
Baca juga: Celios Desak Keterbukaan Informasi Pembayaran Pajak Pejabat
3. Restrukturisasi Utang
Menkeu baru didorong melakukan restrukturisasi utang, menekan beban bunga, serta membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), serta debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).
4. Perbaikan Tata Kelola Pejabat
Celios mendesak pencopotan wakil menteri dan pejabat Kemenkeu yang merangkap jabatan di BUMN karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan bertentangan dengan keputusan MK.
5. Evaluasi Belanja Perpajakan
Seluruh insentif fiskal perlu dievaluasi agar tidak merugikan negara. Perusahaan penerima tax holiday dan tax allowance harus diaudit untuk memastikan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja. Celios juga mendorong transparansi pemberian insentif secara berkala.
“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik,” tegas Bhima. (*) Steven Widjaja
