Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pemerintah akan mengelontorkan anggaran untuk investasi pendidikan mencapai Rp612 triliun. Realiasasi anggaran sendiri akan terus berlanjut hingga 2045.
“Seiring dengan upaya Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, maka kita perlu membangun ekonomi dan pendidikan yang inklusif,” kata Sri Mulyani dalam forum Inclusive Lifelong Learning Conference, dikutip Rabu, 5 Juli 2023.
Menurutnya, komitmen terhadap pendidikan bukan hanya komitmen satu presiden tetapi merupakan komitmen berkelanjutan.
Baca juga: Banggar DPR Setujui Postur Makro Fiskal 2024, Ini Rinciannya
Dalam situasi global yang kian menantang, lanjutnya, terobosan inovasi dalam program pembelajaran sepanjang hayat tetap penting untuk ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. “Karena sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan, kemakmuran, dan martabat negara manapun,” ujarnya.
Hal itu terlihat dari alokasi APBN untuk sektor pendidikan yang tinggi, yakni sekitar Rp 612 triliun atau sekitar USD 40 miliar.
“Berinvestasi dalam pendidikan tidak hanya tentang alokasi anggaran dan infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan akses pendidikan untuk semua melalui berbagai modalitas, baik formal, non-formal atau informal.”
Tidak hanya pendidikan, Sri Mulyani menambahkan bahwa digitalisasi, otomasi, dan transisi hijau akan menggeser kebutuhan tenaga kerja, oleh karena itu pemerintah harus terus mendukung transisi ini dan memperkuat sistem pendidikan.
“Pembelajaran sepanjang hayat adalah respon dari terpaan disrupsi terus-menerus yang terjadi lebih cepat dan dalam waktu semakin singkat,” ujarnya.
Diketahui, Indonesia didominasi oleh penduduk usia muda, hampir 70% penduduknya merupakan usia produktif antara 18 hingga 60 tahun.
Oleh karena itu, pembelajaran seumur hidup sangat penting untuk peningkatan ekonomi dan lapangan kerja. Selain itu, perlu juga memastikan adanya link and match antara tenaga kerja dan kebutuhan pasar.
Baca juga: Kemenkeu Susun PMK Pengelolaan Anggaran Baru
ILLC diselenggarakan pemerintah Indonesia melalui Prakerja bersama UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL).
Konferensi ini bertujuan membangun momentum dan memobilisasi pemerintah di seluruh dunia untuk mengimplementasikan Marrakesh Framework for Action (MFA) hasil International Conference on Adult Education ke-7 (CONFINTEA VII) di Maroko tahun lalu. (*)
Editor: Galih Pratama
.
