Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan defisit anggaran yang dirancang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 2,45-2,82 persen sudah mempertimbangkan seluruh program-program pemerintahan baru, yakni Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut dikatakan oleh Sri Mulyani dalam menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi atas KEM PPKF RAPBN tahun anggaran 2025 di DPR RI, Selasa (4/6/2024).
Baca juga: Dua Fraksi Dukung Program Makan Bergizi Gratis Masuk ke RAPBN 2025
“Kebijakan APBN 2025 akan terus didesain ekspansif namun terarah dan terukur. Defisit yang kami sampikan antara 2,45-2,82 persen membiayai seluruh program-program priortias pemerintah baru,” ungkap Sri Mulyani.
Baca juga: APBN Tahun Pertama Era Prabowo Bidik Ekonomi Tumbuh hingga 5,5 Persen
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta untuk kebijakan defisit fiskal pada tahun 2025 atau awal pemerintahan baru mengarah pada keseimbangan alias 0 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
“Kebijakan defisit pada APBN 25 sebagai APBN transisi diarahkan pada surplus anggaran atau defisit 0 persen,” ujar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Edy Wuryanto. (*)
Editor: Galih Pratama
Poin Penting Demutualisasi BEI membuka peluang investor asing menjadi pemegang saham, mengikuti praktik bursa efek… Read More
Poin Penting Demutualisasi BEI dinilai tidak memicu konflik kepentingan, karena pengaturan dan pengawasan tetap di… Read More
Poin Penting BTN Expo 2026 ditutup dengan Awarding BTN Housingpreneur 2025, menyoroti lahirnya 58 inovator… Read More
Poin Penting Jeffrey Hendrik digadang menjadi Pjs Dirut BEI, namun memilih menunggu pengumuman resmi. Penunjukan… Read More
Poin Penting OJK memastikan stabilitas pasar keuangan tetap terjaga usai penunjukan Friderica Widyasari Dewi sebagai… Read More
Poin Penting OJK dan SRO akan menaikkan batas minimum free float dari 7,5 persen menjadi… Read More