Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat per Juli 2024 mencapai Rp1.170,8 triliun atau 47,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), naik 14,7 persen year on year (yoy).
“47,5 persen dari pagu yang ada di dalam Undang-Undang, itu sudah kita belanjakan. Ini naik 14,7 persen. Ini berarti ada front loading untuk Pemilu atau Pilkada,” kata Sri Mulyani dalam APBN KiTa, Selasa, 13 Agustus 2024.
Baca juga: Sri Mulyani Lapor APBN Juli 2024 Defisit Rp93,4 Triliun
Bendahara negara ini merinci, realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp588,7 triliun atau 54,0 persen dari pagu.
Belanja K/L tersebut utamanya dipengaruhi oleh dukungan pelaksanaan Pemilu, penyaluran berbagai program bansos, sarpras hankam, dan pembangunan infrastuktur.
Baca juga: Pekan Kedua Agustus 2024, Aliran Modal Asing Rp1,62 Triliun Masuk RI
Kemudian, belanja non K/L sebesar Rp582,1 triliun atau 42,3 persen dari pagu APBN 2024, utamanya terdiri atas realisasi subsidi/kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
“Belanja untuk subsidi/kompenasasi itu yang menerima paling besar adalah Petamina dan PLN, oleh karena itu mereka mendapatkan pembayaran dari mereka menjalankan policy subsidi kita dan kompensasi itu sudah kita bayarakan untuk 2023 maupun kuartal I 2024,” jelasnya. (*)
Editor: Galih Pratama
